Minggu, 13 Juni 2021 |
News Room

Aktif Kembali Sebagai Gubernur, PKS: Jika Ahok Tak Dinonaktifkan, DPR Bisa Ajukan Hak Angket

Sabtu, 11 Feb 2017 | 14:45 WIB Dibaca: 1174 Pengunjung

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf .*

JAKARTA, [NEWSmedia] - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak agar Mendagri Tjahjo Kumolo memberhentikan sementara Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan kembali aktif hari ini. Jika tidak, PKS akan menggalang hak angket terhadap Presiden.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf menegaskan jika tidak dikeluarkan surat pemberhentian sementara oleh Presiden terhadap Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI, maka DPR RI dapat menggunakan hak angket. 

"Setelah menerima kajian dan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat, tokoh masyarakat, dan para pakar tentang pengabaian pemberhentian terdakwa BTP dari jabatan Gubernur DKI oleh Presiden, maka DPR RI dapat menggunakan fungsi pengawasannya dengan menggunakan hak angket terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 83 Ayat 1, 2, dan 3," kata Muzzammil dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (11/2/2017).

Alumni Ilmu Politik UI ini mengatakan, berdasarkan Pasal 83 ayat 1, 2, dan 3, Presiden RI berkewajiban mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian sementara sampai status hukumnya bersifat tetap bagi gubernur yang berstatus sebagai terdakwa yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

"Sudah cukup bukti dan dasar hukum bagi Presiden untuk memberhentikan sementara BTP dari jabatan Gubernur DKI. Pertama, status BTP sudah terdakwa penistaan agama dengan Nomor Register Perkara IDM 147/JKT.UT/12/2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kedua, yang bersangkutan didakwa pasal 156a dan 156 KUHP tentang penodaan agama dengan hukuman penjara 5 tahun dan 4 tahun," ujarnya.

Menurut Muzzammil, seharusnya Presiden tidak diskriminatif dengan memperlakukan kebijakan yang sama sesuai peraturan perundang-undangan, karena pada kasus mantan Gubenur Banten dan mantan Gubernur Sumut yang terkena kasus hukum setelah keluar surat register perkara dari pengadilan, Presiden langsung mengeluarkan surat pemberhentian sementara. Jika itu tidak dilakukan, menurutnya, maka bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"Kasus ini sudah mendapat perhatian publik yang luas. Publik bertanya-tanya kenapa dalam kasus BTP Presiden menunda-nunda tidak segera mengeluarkan surat pemberhentian sementara, padahal cuti kampanyenya segera berakhir dan masa jabatan Plt Gubernur DKI juga segera berakhir," ujarnya.

Atas persoalan ini, Muzzammil menegaskan DPR RI memiliki kewenangan sesuai dengan UU MD3 dan Tata Tertib DPR RI untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan menggunakan hak angket DPR. Muzzammil menerangkan hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. [dtc]

Editor: Indra Gunawan
Publisher: Muhammad Adi
Bagikan:

KOMENTAR

Aktif Kembali Sebagai Gubernur, PKS: Jika Ahok Tak Dinonaktifkan, DPR Bisa Ajukan Hak Angket
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top