Sabtu, 06 Maret 2021 |
News Room

Ansor Dorong Pemprov dan DPRD Banten Terbitkan Perda Pondok Pesantren

Selasa, 23 Feb 2021 | 22:24 WIB Dibaca: 415 Pengunjung

Ketua GP Ansor Banten, Ahmad Nuri.*

SERANG [NEWSmedia] - Untuk menciptakan santri yang mandiri, Ketua GP Ansor Provinsi Banten, Ahmad Nuri mendorong agar Pemrov dan DPRD Provinsi Banten segera merampungkan Perda tentang Pondok Pesantren.

Hal itu sebagai bentuk turunan dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren yang telah diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2019.

"Pertama, Perda itu natinya bisa digunakan untuk memetakan kembali pondok-pondok pesantren yang ada di Banten yang jumlahnya cukup banyak ini," kata Nuri setelah acara Rakorwil di Sekretariat GP Ansor Banten di Kota Serang, Selasa (23/2/2021).

Yang kedua, lanjut Nuri, Perda tentang Pondok Pesantren juga bisa digunakan untuk membangun dan mensuport Pondok Pesantren agar lebih mandiri dan lebih mengembangkan kawah candra di muka dalam konteks keislamannya.

"Kemandirian itu posisinya kesejahteraan juga, negara harus tampil. Jadi tidak ada lagi kedepan, alumni pondok pesantren yang dibedakan dengan pendidikan formal, sama semuanya," ucapnya.

Yang ketiga, Peda tentang Pondok Pesantren bisa digunakan untuk memetakan sejauh mana Pondok Pesantren sebagai reproduksi kader Islam yang rahmah, bukan Islam yang marah

"Perda itu nantinya akan menciptakan generasi santri yang melek politik dan santri yang kuat kebangsaannya," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid mengatakan, pihaknya berharap kepada Pemerintah tingkat dua, tingkat proinsi hingga tingkat pusat untuk segera merampungkan aturan turunan dari UU tersebut.

"Saya berharap kepada Pemda, baik di tingkat dua dan di tingkat provinsi termasuk juga pusat, karena memang Peraturan Pemerintah yang mejadi mandataris dari UU Pesantren juga memang belum selesai, makanya di Perda pun akhirnya mandeg," kata Jazil di Kota Serang.

Meski demikian, ia juga berharap meskipun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pesantren belum ada, tetapi Pemda bisa menggunakan aturan hukum lainnya yang masih berkaitan.

"UU Sisdiknas ada, itu sudah cukup untuk melakukan pembantuan terhadap pesantren, jadi tidak harus nunggu Perda, tapi untuk lebih sempurna, bikin Perdanya, jangan alasan karena tidak ada Perda, pesantren tidak diperhatikan," ucapnya. [ahi]

Penulis: Ahmad Hifni
Editor: Indra Gunawan
Publisher: Muhammad Adi
Bagikan:

KOMENTAR

Ansor Dorong Pemprov dan DPRD Banten Terbitkan Perda Pondok Pesantren
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top