Jumat, 23 Juli 2021 |
News Adv

BPKAD Banten Tertibkan 453 Bidang Tanah dan 5.122 Bangunan yang Menjadi Aset Daerah

Senin, 20 Mar 2017 | 13:56 WIB Dibaca: 1565 Pengunjung

Rapat persiapan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) di kantor BPKAD Banten, Jumat (17/3/2017).*

SERANG, [NEWSmedia] - Pemerintah Provinsi Banten sedang melakukan penataan ulang tanah dan gedung yang menjadi aset daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, mencatat ada sekitar 453 bidang tanah serta 5.122 gedung atau bangunan milik daerah.

Kepala BPKAD Provinsi Banten, Nandy Mulya S, mengatakan, terhadap seluruh aset milik Pemerintah Provinsi Banten tersebut, pihaknya akan menerbitkan status pengguna Barang Milik Daerah (BMD) melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur.

Program penataan aset daerah itu, kata Nandy, merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)  Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD). Tanah atau bangunan yang menjadi aset daerah, setiap tahunnya harus ditetapkan status penggunaannya.

"Penertiban aset ini juga dilakukan untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan aset dalam rangka menuju penilaian opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang lebih baik,” ujar Kepala BPKAD Provinsi Banten Nandy Mulya S setelah rapat persiapan penetapan status penggunaan BMD di kantor BPKAD Banten, Jumat (17/3/2017).

Nandy mengatakan, 453 bidang tanah milik Pemprov Banten yang ada saat ini nilainya mencapai Rp4 triliun lebih. Sementara sebanyak 5.122 gedung atau bangunan nilainya mencapai Rp1 triliun lebih.

Dari seluruh aset tersebut, yang pernah diterbitkan SK Gubernur tentang penetapan status penggunaanya yaitu kantor Dinas Sosial di Cipocok Jaya, Kota Serang dan kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Pandeglang. Aset daerah tersebut dicatat penggunaannya melalui SK Gubernur Banten Nomor 033/kep-126-Huk/2015.

Kemudian untuk bangunan eks Pendopo Gubernur yang kini dijadikan Museum Negeri Banten telah dicatat pengunaannya melalui SK Gubernur Nomor 032/Kep.420-Huk/2015.

Beberapa bangunan lain yang telah diterbitkan status pengunaannnya melalui SK Gubernur Banten yaitu kantor UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kantor Pusat Pendidikan Latihan Olahraga Pelajar Samsat Balaraja. Aset-aset tersebut dicatat penggunaannya melalui SK Gubernur Nomor 033/Kep.304-Huk/2016, dan SK perubahan 033/Kep.304-Huk/2016 menjadi 033/Kep.452-Huk/2016.

Nandy mengatakan, penataan dan pencatatan ulang terhadap aset daerah juga berkaitan dengan adanya perubahan struktur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).Setelah dilakukan pendataan ulang dan dicatat penetapan status penggunaannya, selanjutnya pengelolaan aset tersebut menjadi tanggungjawab masing-masing OPD Provinsi Banten.

Setiap OPD, lanjut Nandy, mempunyai tanggung jawab atas aset-aset tersebut untuk melakukan perawatan dan pengelolaan. Dengan begitu, pelaporan dan pertanggungjawaban atas kondisi aset akan menjadi tertib. “Pengelolaannya pun akan lebih maksimal, karena diurus oleh masing-masing OPD,” tutur Nandy.

Ia mengungkapkan, mekanisme penetapan penggunaan BMD berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 terdiri dari beberapa tahapan. Pertama,  pengguna barang,  dalam hal ini adalah kepala OPD/SKPD, mengajukan permohonan penetapan status penguna BMD kepada gubernur.

"Pengajuan tersebut harus disertai dokumen seperti foto copy sertifikat,  IMB,  dan dokumen perolehan,” kata Nandy.

Kemudian, pengelola barang harus melakukan penelitian atas permohonan tersebut dengan cara meminta keterangan atau data tambahan kepada pengguna barang dan melakukan pengecekan lapangan. Berdasarkan penelitian tersebut,  gubernur menetapkan status pengunaan BMD melalui keputusan gubernur.

"Penetapan status pengguna BMD dilaksanakan secara tahunan,  dan gubernur bisa mencabut status penggunaan atas BMD tersebut jika tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas  dan fungsi pengguna barang,” pungkasnya. [adv/ahi]

Penulis: Ahmad Hifni
Editor: Arif Darma
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

LAINNYA

Iklan DPRD Banten HUT SMSI
Sabtu, 13 Mar 2021 | 10:52 WIB
Iklan DPRD Banten HUT SMSI
Iklan DPRD Banten Isro Miraj
Jumat, 12 Mar 2021 | 15:17 WIB
Iklan DPRD Banten Isro Miraj

KOMENTAR

BPKAD Banten Tertibkan 453 Bidang Tanah dan 5.122 Bangunan yang Menjadi Aset Daerah
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top