Minggu, 13 Juni 2021 |
News Room - Pemerintahan

Enam Rencana Aksi KPK di Banten Mandek, Salah Satunya di ULP

Selasa, 05 Sept 2017 | 15:16 WIB Dibaca: 1530 Pengunjung

Kepala Satuan Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, Asep Rahmat Suwandha (kanan) bersama Gubernur Banten Wahidin Halim dan narasumber dalam acara Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP di Gedung Inspektorat Provinsi Banten, Selasa (5/9/2017).*

SERANG, [NEWSmedia] - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan evaluasi terhadap enam rencana aksi yang disepakati bersama Pemerintah Provinsi Banten beberapa waktu lalu. Namun dari enam rencana aksi tersebut, hanya satu rencana aksi yang relatif bagus, yang lain mandek.

Kepala Satuan Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, Asep Rahmat Suwandha mengatakan, sampai Agustus, pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap enam rencana aksi tersebut, mulai dari pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pendapatan, pengawasan hingga manajemen SDM.

"Dari enam itu, yang paling relatif bagus, baru perizinan, karena PTSP sekarang sudah menyelengarakan perizinan terpadu, walaupun masih banyak kekurangan, tapi secara keseluruhan baik," kata Asep ditemui usai acara Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP di Gedung Inspektorat Provinsi Banten, Selasa (5/9/2017).

Asep menjelaskan, lima rencana aksi lainnya tersebut belum bisa dikatakan bagus, dan pihaknya memberikan catatan besar terhadap lima hal tersebut.

"Yang lima ini belum, APBD belum, ULP dan pengadaan barang dan jasa masih jauh, manajemen SDM kinerjanya belum jalan, banyak hal lah," ungkapnya.

Asep pun mengungkapkan, ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam rencana aksi tersebut. Namun secara keseluruhan, penyebabnya lebih pada motivasi untuk berubah. Ia menegaskan, KPK melakukan supervisi dan pencegahan tersebut, bukan untuk memaksakan kepentingan KPK, namun melihat tata kelola pemerintahan di Banten yang belum bagus.

"Intinya kita dorong Gubernur agar lebih maksimal. KPK ini kan enggak mungkin tiap hari ke Banten, kita punya keterbatasan  Kita maunya tiap hari ada yang ngontrol di sini, misalnya Inspektorat menunjuk aparaturnya. Sebetulnya sudah ada, di SK-kan dari Gubernur, cuma nggak jalan, kenapa nggak jalan, itu peran Gubernur harus memaksa jalan," tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Banten, Wahidin Halim mengatakan, semua rencana aksi KPK di Banten punya rentang waktu masing-masing,

"Kita sudah banyak diskusi dengan KPK, kita akan upayakan, mana yang belum memenuhi target dan mana yang tidak memenuhi kriteria. (Memang) ada catatan khusus, tapi terbatas, tidak untuk dikonsumsi publik," pungkasnya. [ahi]

Penulis: Ahmad Hifni
Editor: Arif Darma
Publisher: Muhammad Adi
Bagikan:

KOMENTAR

Enam Rencana Aksi KPK di Banten Mandek, Salah Satunya di ULP
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top