Quo Vadis KNPI: Menyongsong 49 Tahun Eksistensi KNPI, Mau ke Mana Pemuda Indonesia?

NEWSmedia, Juli 2022 (Odie El Hasan, Wasekjen DPP KNPI)

Deklarasi Pemuda Indonesia, 23 Juli 1973, merupakan landasan kelahirannya Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), muncul dari sebuah kesadaran akan tanggung jawab pemuda Indonesia dalam mengerahkan segenap upaya dan kemampuan untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kesadaran sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Deklarasi Pemuda bertujuan menindaklanjuti isi pesan suci Sumpah Pemuda yang telah menggariskan kebutuhan keberhimpunan, dengan mengejawantahkan satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, dan ikut mengisi kemerdekaan.

Dengan demikian tanggal 23 Juli dijadikan tanggal hari peringatan lahirnya KNPI, dan KNPI secara kelembagaan sebagai forum komunikasi pemuda, wadah kaderisasi dan partisipasi pemuda Indonesia dibakukan dalam Kongres I KNPI tahun 1974.

Catatan dari Kongres ke kongres

Kongres XIV di Papua yang dilaksanakan pada mediofebruari 2015 dengan terpilihnya Rifai Darus dan ternyata telah melahirkan perpecahan di organisasi kepemudaan sehingga beberapa OKP mengadakan Cabut Mandat terhadap Ketua Umum DPP KNPI yang baru terpilih hasil kongres Papua. Hasilnya pada tanggal 1 – 2 Juni 2015 Kongres Luar Biasa (KLB) KNPI dilaksanakan di Jakarta dan terpilihnya Fahd Arafiq sebagai ketua umum.

Di masa perjalannnya KNPI telah lebih dari XIV kali melakukan pergantian kepemimpinan. Yang tercatat saja, tahun 2005 diadakan Kongres XI di Caringin Bogor dengan terpilihnya Hasanudin Yusuf untuk periode 2005-2008, justru jelang akhir kepengurusan, KNPI di bawah kepemimpinannya terbelah menjadi dua kubu.

Baca Juga: 5 Fakta Mengejutkan Aziz Samual, Politisi Golkar yang Jadi Tersangka Kasus Pengeroyokan Ketua Umum KNPI

Kubu pertama adalah Kongres KNPI Ancol yang mempertahankan Hasanudin Yusuf sebagai Ketua Umum DPP KNPI hasil Kongres XI, sedangkan kubu kedua adalah Kongres KNPI Bali yang memecat kepemimpinan Hasanudin Yusuf diganti dengan Hans Silalahi sebagai pejabat Ketua Umum DPP KNPI dalam forum Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Juli 2008 di Pekanbaru Riau.

Pada Pelaksanaan Kongres KNPI ganda tersebut, Kepemimpinan Hasanudin Yusuf menggelar Kongres XII di Ancol Jakarta pada 25-28 Oktober 2008, kemudian terpilih Ahmad Doli Kurnia sebagai ketua umum, sedangkan Kepemimpinan Hans Silalahi berkongres di Denpasar Bali 29-31 Oktober 2008, dengan ketua umum terpilih Aziz Syamsudin. 

Keduanya pun saling klaim yang lebih quorum dan konstitusional. Meski Buntut dari dualisme itu berlanjut ke pengadilan, yang memutuskan jika kepengurusan KNPI yang sah adalah yang dipimpin Ahmad Doli Kurnia.

Hal ini muncul karena langkah kontroversial Hasanudin Yusuf yang mendirikan dan memimpin Partai Pemuda Indonesia (PPI) dinilai menyalahi AD ART KNPI terkait independensi organisasi dan pecahnya konsentrasi dalam memimpin KNPI karena harus berbagi dengan memimpin partai politik.

Pandangan yang memaklumi persoalan di atas, menilai bahwa secara organisatoris ini tidak bertentangan dengan AD ART KNPI. Independensi yang dimaksud tidak mengatur keterlibatan dalam sebuah partai politik manapun, karena secara personal anggota/pengurus KNPI bebas menentukan sikap/pilihan politiknya sepanjang tidak menyeret organisasi. Apalagi harus diakui hampir mayoritas anggota/pengurus KNPI telah bernaung dalam partai politik yang ada di Indonesia. Hanya saja keterlibatan Hasanudin yusuf sebagai pimpinan partai politik adalah yang pertama kali di KNPI, sehingga menuai kontroversi.

Baca Juga: Sekolah Demokrasi HMI Gelar Kursus Kepemiluan, Sanusi: Politik Harus Menyentuh Anak Muda

Terdapat beberapa hal yang memicu kenapa KNPI pecah dua awalnya, di antaranya: pertama, beda cara pandang dalam memaknai independensi KNPI dan tarikan politis internal di atas; kedua, KNPI belum mampu menjawab tuntutan perubahan realitas kepemudaan sehingga fenomena pro-kontra yang terjadi di atas sesungguhnya menunjukkan bahwa KNPI sedang beradaptasi dengan perubahan itu (menyangkut dari dependensi vs independensi terhadap negara, penyeragaman vs keanekaragaman komponen pemuda, struktural presidensial vs presidium, verifikasi OKP, peran dan fungsi Majelis Pemuda Indonesia/MPI, representasi OKP vs DPD KNPI propinsi, keterlibatan unsur pemuda potensial dan lain-lain) yang senantiasa dinamis; ketiga, rapuhnya kepemimpinan KNPI yang rentan pragmatisme dan tanpa melalui proses kepemimpinan yang matang; keempat, lemahnya semangat keberhimpunan dari segenap OKP yang berhimpun dalam KNPI; dan kelima, intervensi pemerintah (kemenpora) kala itu yang begitu dominan daripada kecenderungan untuk memfasilitasi kepemudaan melalui KNPI, hal ini dibuktikan dengan surat edaran Kemenegpora kepada kepala daerah dan DPD KNPI Propinsi se-Indonesia agar mendukung pelaksanaan Kongres XII KNPI di Denpasar Bali. Selain itu juga kegiatan-kegiatan kepemudaan hampir keseluruhan didominasi kementerian tersebut sehingga KNPI cenderung menjadi subordinatnya.