5 Poin Kritik Yosep Parera Soal Kenaikan BBM di Indonesia, Salah Satunya Agar Gaji Para Pejabat Dipotong

 

Yosep Parera selaku konsultan hukum pun menyampaikan poin kritiknya kepada pemerintah soal kenaikan BBM. Menurutnya hal itu tidak mencerminkan salah satu nilai Pancasila yakni sila ke 4.

 

Sebagaimana yang dikatakan Yosep Parera melalui kanal Youtube pribadinya, ada 5 poin kritik soal kenaikan BBM untuk Pemerintah  Indonesia.

 

PMBaca Juga: BPIP Perkuat Nilai-nilai Pancasila di Tanah Jawara

 

Poin pertama, terkait pendapatan perkapita Indonesia yang sangat kecil yakni Rp62 juta pertahun namun pengeluaran yang ditanggung lebih besar dan bahkan justru terus meningkat.

 

Sangat berbanding terbalik dengan Malaysia yang memiliki pendapatan perkapita RM46.784 atau sekitar Rp155 juta pertahun dan BBM masih disubsidi oleh Pemerintah.

 

"Kalo ingin Indonesia naik jadi Rp14 ribu, ya tolong Pemerintah naikan dulu pendapatan perkapita menjadi Rp250 ribu, baru dinaikkanlah Rp14.500 tidak ada masalah," ujar Yosep Parera yang dikutip NEWSmedia melalui YouTube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Kamis 8 September 2022.

 

 

Poin kedua, Yosep Parera singgung kebijakan Pemerintah tidak mencerminkan Pancasila ke 4 tentang hikmat dan kebijaksanaan membuat regulasi yang pro rakyat.

 

"Harusnya mereka duduk bersama dulu untuk menentukan sudah waktunya belum, tepat atau tidak," ujar Yosep Parera.

 

Dengan adanya kenaikan BBM, beban yang dipikul masyarakat kecil semakin berat sehingga tingkat kemiskinan bertambah lantaran pastinya akan berpengaruh pada harga kebutuhan sehari-hari.

 

 

Poin ketiga, semua faktor dalam kehidupan sehari-hari akan terkena imbasnya dalam satu atau dua bulan kedepan. Lantas apakah masyarakat kecil mampu bertahan? 

 

Perlu perhitungan yang matang dalam hal ini, dan jika ternyata terbukti masyarakat kecil tidak mampu bertahan maka Pemerintah harus bertanggung jawab secara moral dan etika.

 

Poin keempat, banyak Mahasiswa dan buruh turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi. Harap dilindungi oleh aparatur penegak hukum agar mereka mampu berpendapat secara baik tanpa ada intervensi dari oknum tertentu.

 

 

Pendapat yang disampaikan mereka dijadikan masukan-masukan untuk Pemerintah dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang lebih lanjut baiknya seperti apa.

 

Poin kelima, Yosep Parera singgung tugas-tugas Pemerintah yang seharusnya berdasarkan Pancasila hingga insentif penjabat seperti rumah dinas, bayar listrik, bayar perjalanan luar negeri dan lain sebagainya.

 

"Kalo bisa yang dipotong gaji-gaji pejabat ini", ujar Yosep Parera.

 

 

Menurut Yosep Parera, insentif yang diperoleh pejabat Pemerintahan bisa menggunakan kemajuan teknologi yang lebih cepat dan murah ketimbang harus membebankan rakyat.

 

"Kemudian subsidi sebesar-besarnya diberikan kepada rakyat," tandasnya.***