• Minggu, 19 September 2021

Newsmedia Diverifikasi Dewan Pers

- Rabu, 21 Maret 2018 | 20:19 WIB
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi NEWSMEDIA.CO.ID, Rapih Herdiansyah menyerahkan kelengkapan dokumen perusahaan media kepada Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhar saat melakukan verifikasi faktual ke kantor Redaksi NEWSMEDIA, Rabu (21/3/2018).*
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi NEWSMEDIA.CO.ID, Rapih Herdiansyah menyerahkan kelengkapan dokumen perusahaan media kepada Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhar saat melakukan verifikasi faktual ke kantor Redaksi NEWSMEDIA, Rabu (21/3/2018).*

SERANG, [NEWSmedia] - Dewan Pers sebagai lembaga resmi yang bersama-sama pemerintah membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional terus melakukan verifikasi terhadap perusahaan pers di Indonesia. Selain verifikasi administrasi, Dewan Pers juga melakukan verifikasi secara faktual dengan mendatangi kantor perusahaan pers.

Di Provinsi Banten, NEWSMEDIA.CO.ID sebagai media daring (online) mendapat kesempatan diverifikasi Dewan Pers. Verifikasi terhadap NEWSMEDIA dilakukan secara faktual pada Rabu (21/3/2018), langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhar.

Kedatangan Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhar ke kantor Redaksi NEWSMEDIA.CO.ID disambut Pemimpin Umum sekaligus Pemimpin Redaksi, Rapih Herdiansyah, redaktur dan staf redaksi lainnya.

Pada kesempatan ini, Ahmad Djauhar memeriksa kelengkapan administrasi perusahaan yang menjadi syarat verifikasi, di antaranya dokumen perusahaan, visi misi perusahaan, kode etik internal, sampai dengan data karyawan.

“Secara faktual, ini sudah memenuhi. Keberadaan kantornya jelas, penanggungjawabnya ada, karyawannya dan keredaksiannya ada,” kata Ahmad Djauhari, usai mencocokan kelengkapan administrasi dengan kondisi faktual di kantor Redaksi NEWSMEDIA.CO.ID.

-

Ia mengatakan, verifikasi terhadap perusahaan media diperlukan untuk menguji standarisasi badan usaha pers. Menurut Djauhar, setiap media harus memiliki penanggungjawab dan keredaksian yang jelas, termasuk memiliki wartawan yang sudah teruji kompetensinya.

“Uji kompetensi dan membuat standarisasi badan usaha pers dilakukan supaya diketahui atau membedakan mana perusahaan-perusahaan yang benar. Kalau seperti (NEWSMEDIA) ini kan jelas. Otomatis perusahaannya bayar pajak, bayar gaji, tunjangan dan lainnya,” tuturnya.

Djauhar mengatakan, selepas era orde baru, pemerintah tidak bisa melarang atau menutup perusahaan pers, sehingga banyak media yang bermunculan. Namun, dari banyaknya media, tidak semua dikelola secara ideal.

Halaman:

Editor: Mulyadi

Tags

Terkini

X