• Minggu, 19 September 2021

Saksi Ungkap Rano Karno Dapat Rp700 Juta Lebih Dari Proyek Alkes RSUD Banten

- Rabu, 15 Maret 2017 | 17:44 WIB
Saat kampanye pencalonan Pilkada Banten 2017, Rano Karno bersama calon wakilnya Embay Mulya Syarief di kantor ICW menyatakan anti-korupsi. (Dok: net)
Saat kampanye pencalonan Pilkada Banten 2017, Rano Karno bersama calon wakilnya Embay Mulya Syarief di kantor ICW menyatakan anti-korupsi. (Dok: net)

JAKARTA, [NEWSmedia] - Mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Djadja Buddy Suhardja, mengakui telah memberikan uang sebesar lebih dari Rp700 juta kepada Rano Karno, terkait proyek pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Banten tahun 2012.

Hal tersebut diungkapkan Djadja saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (15/3/2017) terkait kasus korupsi pengadaan alkes dengan terdakwa mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.

“Ada yang langsung saya serahkan kepada Beliau (Rano Karno)," ujar Djadja kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang persidangan.

Keterangan tersebut diungkap setelah jaksa KPK Budi Nugraha mengonfirmasi berita acara pemeriksaan (BAP) Djadja yang mengaku menyerahkan uang kepada sejumlah orang, termasuk Rano Karno.

Menurut Djadja, pemberian kepada Rano Karno yang saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten adalah sebesar 0,5 persen dari nilai proyek di Dinas Kesehatan Banten yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Banten tahun 2012 dan APBD-Perubahan Provinsi Banten tahun 2012.

Dalam BAP, Djadja menjelaskan bahwa ia beberapa kali dihubungi oleh Yadi, yang merupakan ajudan Rano Karno. Permintaan uang oleh Yadi kemudian ditindaklanjuti oleh Djadja. Pemberian uang kepada Rano diberikan secara bertahap.

Djaja mengaku empat kali memberikan uang kepada Rano, yang masing-masing pemberian sebesar Rp 50 juta. Selain itu, terdapat pemberian sebesar Rp150 juta dan Rp350 juta, yang total seluruhnya lebih dari Rp700 juta.

Selain Djaja, pemberian uang hasil dari korupsi proyek alkes kepada Rano Karno juga dilakukan oleh Ajad Drajat Ahmad Putra selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Namun, Ajad menugaskan Jana Sunawati selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan panitia pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit rujukan Provinsi Banten.

“Betul ada permintaan melalui Pak Yadi, melalui telepon. Saya hubungi Pak Djadja, lalu Pak Yadi selanjutnya mengambil ke dokter Jana,” kata Ajad.

Halaman:

Editor: Mulyadi

Tags

Terkini

X