• Rabu, 1 Desember 2021

Dosen Hukum Unbaja: Putusan KI Dapat Dieksekusi Melalui Surat dari PTUN

- Selasa, 25 Mei 2021 | 15:43 WIB
FGD KI Banten di Gedung Negara II Provinsi Banten, Selasa (25/5/2021).*
FGD KI Banten di Gedung Negara II Provinsi Banten, Selasa (25/5/2021).*

SERANG, [NEWSmedia] - Komisi Informasi Provinsi Banten menggelar Focus Group Discussion (FGD) di ruang rapat II Gedung Negara Provinsi Banten, Selasa (25/5/2021).

Turut hadir beberapa narasumber dalam FGD tersebut, di antaranya, Alamsyah Basri Dosen Hukum Universitas Banten Jaya (Unbaja), Panitera Komisi Informasi, Lilis Dania Susila dan Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Komisi Informasi Banten, Lutfi. 

Dalam paparanya, Alamsyah menjelaskan bahwa kedudukan putusan Komisi Informasi dalam penyelesaian informasi publik dapat dilakukan upaya banding melalui PTUN bagi Badan Publik Pemerintah dan Pengadilan Negeri bagi Badan Publik Non Pemerintah.

Adapun yang menjadi para pihak, adalah Pemohon Informasi dengan Badan Publik. Sementara Majelis Komisioner tidak dapat menjadi para pihak.

“Masyarakat dapat langsung mengajukan keberatan tanpa melalui mekanisme permohonan karena alasan tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU KIP,” katanya.

Sementara Lilis menjelaskan kedudukan panitera di Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretaris Komisi Informasi Banten sebagaimana pasal 1 angka 16 Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosesdur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

“Dengan kedudukan sebagai sekretaris dan panitera di Komisi Informasi, menjadikan tata kelola kepaniteraan akan mengalami beban kerja yang cukup tinggi karena penetapan selain sebagai sekretaris dan Panitera juga memiliki jabatan definitif sebagai Kepala Bidang Aplikasi dan Kelembagaan di Diskominfo Provinsi Banten,” jelasnya.

Pada bagian lain, Lutfi menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2010 hingga 2020, KI Banten telah menyelesaikan 2010 sengekta informasi.

Dengan rincian tahun 2011 (28 register),  2012 (117 register), 2013 (450 register), 2014 (250 register), 2015 (379 register), 2016 (89 register), 2017 (392 register), 2018 (85 register), 2019 (115 register), 2020 (105 register). [ahi]

Halaman:

Editor: Mulyadi

Tags

Terkini

X