• Minggu, 19 September 2021

Pemprov Banten Bersinergi Dengan Kabupaten dan Kota Menata Sektor Perumahan

- Selasa, 19 September 2017 | 11:51 WIB
Foto ilustrasi kawasan permukiman.*
Foto ilustrasi kawasan permukiman.*

SERANG, [NEWSmedia] - Perumahan merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang harus terpenuhi. Namun bukan masalah mudah untuk membangun dan menata perumahan yang bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat, terlebih bagi warga yang berpenghasilan rendah.

Permasalahan tersebut dibahas dalam acara Sosialisasi dan Kebijakan Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten, yang diselenggarakan di Hotel Marbella, Anyer, Rabu 16 September 2017.

Kegiatan ini dihadiri dinas terkait di Pemerintah Kabupaten Pandeglang, perbankan, lembaga penjamin dan para pelaku usaha di bidang bangunan perumahan dan kawasan pemukiman di WKP II Kabupaten pandeglang.

Kepala Dinas PRKP Provinsi Banten M Yanuar dalam sambutan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perumahan M Rahmat Rogianto mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menjalin koordinasi dan sinergitas antara pemangku kebijakan, dalam hal ini adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dengan pelaku usaha di bidang perumahan dan permukiman.

“Termasuk dari perbankan, lembaga penjamin serta para pengembang di wilayah Provinsi Banten,” kata Rahmat.

Dijelaskan bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk dapat memfasilitasi masyarakat mendapatkan kebutuhan perumahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah, antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, di mana urusan perumahan merupakan salah satu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib buat pemerintah daerah.

Pengembangan permukiman di daerah tertinggal

Sementara itu, Kepala Dinas PRKP Kabupaten Pandeglang Syarif Hidayat mengatakan, bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden No 131 tahun 2015 tetang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019, Kabupaten Pandeglang merupakan daerah tertinggal (DT) dari total 122 DT di Indonesia.

Atas dasar itu, Pemerintah Kabupaten Pandeglang memohon kepada Pemerintah Provinsi Banten agar membantu serta mempriolitaskan penanganan dan pengentasan RTLH di Kabupaten Pandeglang.

Halaman:

Editor: Mulyadi

Tags

Terkini

Iklan DPRD Banten HUT SMSI

Sabtu, 13 Maret 2021 | 10:52 WIB

Iklan DPRD Banten Isro Miraj

Jumat, 12 Maret 2021 | 15:17 WIB

Pemprov Banten Raih e-Government Award

Senin, 4 November 2019 | 12:31 WIB
X