• Jumat, 24 September 2021

Mengukur Kinerja Inspektorat Provinsi Banten Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan

- Sabtu, 30 Desember 2017 | 07:01 WIB
Inspektur Provinsi Banten, E Kusmayadi.*
Inspektur Provinsi Banten, E Kusmayadi.*

PENGAWASAN hakikatnya adalah suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan.

Inspektorat provinsi merupakan suatu lembaga pengawas di lingkungan pemerintah daerah. Inspektorat daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Berdasar PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, tugas pokok Inspektorat adalah membantu gubernur dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

Kinerja Inspektorat daerah yang ideal adalah adanya aktivitas konsultansi seperti sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dsb, serta 'quality assurance' atau penjamin pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bertujuan memberikan nilai tambah bagi organisasi (dalam hal ini pemerintah daerah Provinsi Banten).

Inspektorat juga melaksanakan evaluasi (dan/atau penilaian) terhadap proses-proses berupa manajemen risiko, pengendalian, tata kelola yang baik (kepatuhan, efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam aktivitas operasi) serta akurasi data dan informasi (terutama keuangan).

Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan dapat berjalan menuju ideal, diperlukan adanya kinerja yang intensif dan optimal.

Selama ini Kinerja Inspektorat Provinsi Banten dalam melakukan fungsi pengawasan berjalan menuju ke arah efektif. Hal ini diindikasikan dengan pembuktian bahwa independensi dari Inspektorat sudah nampak. Bahkan meskipun kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengawasan yang belum mencukupi dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai tetapi masih mampu melaksanakan tugas tugas pengawasan dengan baik.

-- KESIMPULAN --

Berdasarkan Komitmen Pengawalan dari Asosiasasi Auditor Pemerintah Indonesia (AAIPI), target indikator utama dalam rangka melihat keberhasilan kinerja APIP dalam pengawalan keberhasilan pemerintah khususnya pemerintah daerah dapat dilihat dari 4 (empat) aspek yaitu:

Halaman:

Editor: Mulyadi

Tags

Terkini

X