• Sabtu, 4 Desember 2021

Recovery Pasca Pandemi Membangun Optimisme Kolektif

- Senin, 13 Juli 2020 | 18:32 WIB
Istimewa.*
Istimewa.*

Sebelum Pandemi Covid-19 Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan berbagai serangkaian tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Namun, KPU akhirnya mengeluarkan surat keputusan KPU Nomor: 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020 yang antara lain mengatur penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020, di antaranya pelantikan serta masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan pelaksanaan  pencocokan dan penelitian (coklit), ditambah dengan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. 

Penundaan beberapa tahapan Pilkada dapat berdampak positif maupun negatif. Dampak positif misalnya, penundaan ini dapat memberikan ruang bagi calon independen untuk menyiapkan persyaratan dukungan calon perseorangan. Partai politik juga bisa lebih mengatur nafas dan mengatur strategi politiknya dalam melakukan proses rekrutmen calon kepala daerah. Agenda ini, jelas menimbulkan dilema publik dengan pelaksanaan pilkada serentak yang membutuhkan banyak masa untuk kelancaran pelaksanaan pilkada tahun ini.

Meskipun KPU mengeluarkan surat keputusan Nomor: 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020 antara lain mengatur penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020, di antaranya pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan pelaksanaan  pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
 
Kelonggaran pengaturan dalam Perppu di atas dianggap hal yang biasa. Tetapi, justru bisa akan menimbulkan persoalan baru. Persoalan itu bukan hanya soal ketidakpastian bagi penyelenggara karena kemungkinan penyelenggaraan Pilkada 2020 dibayang-bayangi oleh situasi pandemi Covid-19 dengan waktu yang  tidak bisa ditentukan kapan akan berakhir, melainkan juga besarnya kemungkinan KPU kesulitan membuat aturan yang bisa menetapkan situasi sebuah wilayah atau status kesehatan satu daerah yang akan melangsungkan pemilihan.

Keterbatasan gerak publik di tengah pandemi dalam gelaran Pilkada memungkinkan terjadinya persoalan, diantaranya. Pertama, Malpraktek atau kelalain. Dimana, dalam kondisi normal sekalipun, kecerobohan, ketidakhati-hatian seringkali terjadi. Kedua, kampanye, dimana peserta Pilkada Serentak dan penyelenggarakan akan mengalami kesulitan, keterbatasan mobilisisi massa akan sulit dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Sistem politik electoral masih menjadi kemenangan tiap kandidat  dalam gelaran lima tahunan itu. 

Penutup

Pemerintahan efektif atau effective government, didukung dengan kapasitas kepakaran sumber daya manusia kesehatan-epidemiologi, virulogi, dan saintis lainnya serta yang tidak kalah penting adalah tindakan cepat (Zakaria, 2020) menjadi kunci keberhasilan negara memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19. Selanjutnya, kebijakan tersebut didukung oleh semangat kolektif masyarakat dalam menjalankan anjuran pemerintah.

Penulis:
Faisal Dudayef Payumi Padma
Ketua Umum HMI Cabang Serang 
Mahasiswa Pendidikan Sosiologi Untirta â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹

 

Halaman:

Editor: Muhammad Adi

Tags

Terkini

X