• Jumat, 24 September 2021

KPAI: UU Anak tak Atur Soal Pidana Pelibatan Anak di Politik

- Sabtu, 20 Oktober 2018 | 11:17 WIB
Foto ilustrasi.*
Foto ilustrasi.*

[NEWSmedia] - Komisi Perlindungan Anak Indonesia memastikan kalau Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) No 35 Tahun 2014 tidak mengatur soal pidana pelibatan anak dalam kegiatan politik. Aturan tersebut memang merevisi undang-undang yang berlaku sebelumnya.

Komisioner KPAI periode 2017-2022 Sitti Hikmawatty mengatakan UU no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 15 yang menyebutkan  bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. “Namun dalam pasal ini, tidak terdapat ancaman pidana,” kata Sitty.

Dalam UU no 23 tahun 2002, memang masih ada ancaman pidananya. Akan tetapi, aturan itu sudah dihilangkan dalam revisi UU No 35/2014. 

Hal ini menanggapi pernyataan Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja yang dipimpin oleh Direktur Hukum dan Advokasi Irfan Pulungan bersama mantan komisioner KPAI periode sebelumnya, Erlinda. Menurut Sitty, pelibatan anak dalam kegiatan politik berseberangan dengan kegiatan perlindungan anak.

Hal ini telah disesuaikan dengan 15 klasifikasi kegiatan yang dianggap mengandung unsur pelibatan anak dalam kegiatan politik. ”Sudah dibuat sebelumnya oleh KPAI termasuk di dalamnya menyuruh anak mendukung dan membenci partai politik ataupun kandidat,” kata dia.

Ia menambahkan ancaman pidana terkait Pemilu ada dalam UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Sanksi pidana ini berkaitan dengan larangan memakai fasilitas pendidikan dan melibatkan warga negara yang tidak punya hak pilih dilarang  dalam kampanye.

“Soal pidana dalam UU PA tidak mengatur secara tegas, tetapi dalam pasal 76 H disebutkan setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa,” ucap dia.

Selanjutnya dalam Pasal 87 UU yang sama disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 100 juta rupiah. "Pada kajian pasal ini beberapa kasus masih memungkinkan untuk dilakukan ancaman pidana. Namun tentunya diperlukan telaah yang lebih mendalam," ujar dia.

KPAI mengatakan akan berkoordinasi dengan Bawaslu terkait kegiatan pelanggaran hukum yang mengandung unsur pidana pada kegiatan politik. Tindak lanjut terkait  pengaduan yang masuk, KPAI melakukan telaah atas aduan, termasuk berkoordinasi dengan pihak aparat.

Halaman:

Editor: Muhammad Adi

Tags

Terkini

5 Ide Menu Sarapan yang Bisa Dibuat dengan Air Fryer

Senin, 11 Januari 2021 | 07:16 WIB

Menguak Fakta di Balik Mitos soal Menstruasi

Sabtu, 19 Desember 2020 | 06:19 WIB

5 Cara Budidaya Paprika Supaya Tunai Untung

Senin, 26 Oktober 2020 | 07:34 WIB

Tips Cegah Covid-19 di Tempat Kerja

Senin, 29 Juni 2020 | 09:35 WIB

Bocoran 6 Fitur Baru WhatsApp yang Sedang Diuji

Jumat, 12 Juni 2020 | 19:23 WIB

5 Manfaat Telur Makanan Favorit si Kecil

Rabu, 10 Juni 2020 | 13:04 WIB

Tips Membersihkan Alat Makeup di Masa Pandemi

Rabu, 10 Juni 2020 | 11:04 WIB

Cara Pakai Face Wash yang Tepat

Rabu, 10 Juni 2020 | 09:04 WIB

3 Makanan untuk Kulit Cantik, Nomor 1 Coklat

Selasa, 9 Juni 2020 | 09:30 WIB
X