• Rabu, 20 Oktober 2021

Info Lengkap Perpres Dana Abadi Pesantren, Mengatur Hibah Luar Negeri Berikut Hal yang Dilarang  

- Rabu, 15 September 2021 | 13:38 WIB
Ilustrasi, Sejumlah santri sedang belajar di Pesantren. (Foto/Dok/NEWSmedia)
Ilustrasi, Sejumlah santri sedang belajar di Pesantren. (Foto/Dok/NEWSmedia)

 

NEWSmedia – Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, menjadi angin segar bagi pemerintah daerah dan juga pesantren sebagai obyek penerima batuan.

Dalam Perpres  82 tahun 2021 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 2 September 2021 itu juga mengatur, tentang daa hibah luar negeri dan juga larangannya.

Pada paragraf 3 yang mengatur hibah luar negeri dijelaskan pada pasal 12 ang berbunyi, sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa, lembaga pemerintah negara asing, lembaga non pemerintah negara asing dan warga negara asing.

Baca Juga: Baznas Memberikan Beasiswa Untuk 1000 Santri Tahun 2021 , Catat Tanggal Pendaftaran dan Syaratnya

“Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa Hibah luar negeri yang bersumber dari lembaga pemerintah negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yang diberikan melalui Pemerintah Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, “ demikian bunyi pada Pasal 13

Sedangkan pada Pasal 14 berbunyi, Hibah luar negeri yang bersumber dari lembaga nonpemerintah negara asing dan warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c dapat diberikan secara langsung kepada Pesantren.

“Pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa Hibahluar negeri dituangkan dalam perjanjian Hibah,” penegasan selanjutnya.

Baca Juga: KPK Periksa 4 Pegawai Dindikbud Banten, Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel

Sementara pada pasal 15 ada aturan yang mengharuskan pihak pesantren melaporkan pemanfaatan dana hibah kepada pihak kementerian. “

“Dalam hal Pesantren menerima langsung Hibah luar negeri dari lembaga nonpemerintah negara asing atau warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengelola Pesantren wajib menyampaikan laporan sumber dana dan pemanfaatan dana Hibah untuk penyelenggaraan Pesantren kepada Menteri,” demikian petikan Pasal 15 ayat 1.

Pada Pasal 16 tertuang jelas ketentuan yang melarang peruntukan penggunanaan dana hibah dari negara asing untuk pesantren. “Hibah luar negeri kepada Pesantren dilarang digunakan untuk tujuan di luar penyelenggaraan Pesantren,” bunyi Pasal 16.

Baca Juga: ALIPP Pertanyakan Lambatnya Penyidikan KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel

Pemda Jangan Ragu Alokasikan Anggaran Hibah Pesantren

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan Perpres 82/2021 akan membuat pemerintah daerah bisa mengalokasikan dananya untuk membantu pesantren.

"Dengan terbitnya perpres ini, pemda tidak perlu ragu lagi mengalokasikan anggaran untuk membantu pesantren," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (14/9).

Selain itu, dengan terbitnya Perpres itu, Menag mengharapkan adanya peningkatan kualitas pendidikan pesantren di Indonesia. Regulasi baru tersebut menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran hibah bagi pesantren.

“Ini menjadi langkah positif sebab selama ini ada keraguan dari sebagian pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk pesantren,” ujar Yaqut Cholil Qoumas.  

Baca Juga: 13 Makanan Anti Radang yang Bisa Dikonsumsi Sehari -hari Mulai Coklat sampai Brokoli

Karena itu, lanjut Yaqut, mulai sekarang tidak ada alasan lagi bagi Pemda untuk tidak mengalokasikan anggaran secara khusus untuk membantu pesantren, baik pada fungsi pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan masyarakat.***

Informasi lengkap Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2021 bisa KLIK DISINI!

Halaman:

Editor: Adam Adhary Abimanyu

Tags

Artikel Terkait

Terkini

RSUD Banten Luncurkan Kateterisasi Jantung

Rabu, 13 Oktober 2021 | 13:56 WIB
X