Jokowi Teken Aturan Baru PNS, Bolos 10 Hari Langsung Dipecat dan Tak Laporkan Harta Kekayaan Disanksi Berat

NEWSmedia – Presiden Jokowi telah menandatangani aturan baru bagi PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Sanksi berat mengintai para abdi negara yang tak melaksanakan kewajibannya secara benar.

Peraturan Pemerintah (PP) 94 Tahun 2021, pengganti PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai ASN memuat aturan baru tentang sanksi ringan, sedang hingga berat. Dalam aturan baru ini, para abdi negara tak bisa main-main lagi.

Pasalnya sanksi pemecatan bakal dijatuhkan, hanya karena bolos kerja. Selain itu, bagi mereka yang tidak melaporkan harta kekayaannya kepada pejabat berwenang, harus siap dijatuhi hukuman sanksi berat.

Baca Juga: Apakah Potong Rambut dan Menggunting Kuku Saat Haid Boleh? Berikut Penjelasan UAS  

Selain terjadi perubahan aturan normatif, PP 94 Tahun 2021 menjelaskan ketentuan sanksi berat bagi ASN nakal. Pada pasal 11 yang mengatur tentang hukuman berat bagi ASN, tertuang pada huruf c tentang kewajiban melaporkan harta kekayaan pejabat negara.

Sedangkan pada poin d, tertuang jelas tentang ketentuan jam kerja ASN yang sangat berbeda dari aturan sebelumnya.

Pada poin d angka 1 dalam petikan PP 94 Tahun 2021 menjelaskan, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 sampai dengan 24 hari kerja dalam 1  tahun.

Baca Juga: Perpres Dana Abadi Pesantren Disahkan Jokowi, Manajerial dan Ekosistem Pesantren Diminta Diperkuat

“Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 sampai dengan 27 hari kerja dalam 1 tahun,” bunyi point d angka 2 pada PP tersebut.

Selanjutnya, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam 1 tahun.