• Senin, 25 Oktober 2021

Kejati Banten Tahan Mantan Sekdis Dikbud Banten, Dalam Kasus Studi Kelayakan Lahan Fiktif

- Senin, 27 September 2021 | 20:24 WIB
Mantan Sekdis Dindikbud Banten JW dan AS tenaga honorer di PUPR saat akan dikirim.ke Rutan Pandeglang (Twitter @KejatiBanten)
Mantan Sekdis Dindikbud Banten JW dan AS tenaga honorer di PUPR saat akan dikirim.ke Rutan Pandeglang (Twitter @KejatiBanten)

NEWSmedia - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menahan mantan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten JW.  Penahanan ini dilakukan setelah sebelumnya JW diperiksa oleh Kejati Banten karena adanya dugaan kasus pelaksanan Feasibility Study (FS) fiktif.

Selain JW pihak Kejati Banten juga menahan salah seorang tenaga honorer di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ptovinsi Banten bernama AS.

JW dan AS tampak keluar pukul 18.00 WIB setelah sejak siang tadi diperiksa dalam kasus tersebut, keduanya tampak memakai rompi warna merah tahanan.

Menurut Kasi Penerangan Hukum Kejati Banten Ivan Siahaan Hebron, pada tahun 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten melaksanakan kegiatan pembuatan studi kelayakan atau feasibility study untuk pengadaan lahan SMAN/SMKN, dengan pagu anggaran Rp800 juta.

Baca Juga: Kasus Korupsi Mandek, Kejati Banten Didemo Mahasiswa

Tetapi dalam prakteknya, kegiatan tersebut diduga tidak pernah dilaksanakan akan tetapi anggarannya justru dicairkan (fiktif).

“Jadi para tersangka ini membuat kontrak antara perusahaan dimaksud dengan PPK pekerjaan tersebut. Pekerjaan studi kelayakan tidak pernah dikerjakan oleh perusahaan yang ditunjuk," kata Ivan.

Modus yang dilakukan oleh para tersangka menurut Ivan, pertama dengan cara pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan dan kedua dengan cara meminjam beberapa perusahaan. 

Baca Juga: Kemenag Salurkan Oksigen Konsentrator ke 10 Ponpes di Provinsi Banten, Ini Daftarnya

Bahkan keduanya juga meminjam bendera atau company profile 8 perusahaan konsultan sebagai pihak yang seolah-olah melaksanakan pekerjaan, dengan cara membayar sewa sebesar Rp5 juta kepada pemilik perusahaan tersebut.

Halaman:

Editor: Fatihin Rere

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X