• Minggu, 7 Agustus 2022

Begini Cara Mafia Tanah Beroperasi, Waspadai Modusnya dan Jaga Surat Penting Anda

- Jumat, 19 November 2021 | 12:30 WIB
Nirina Zubir  terlihat emosional saat pertama kali bertemu dengan ART pelaku mafia tanah.
Nirina Zubir terlihat emosional saat pertama kali bertemu dengan ART pelaku mafia tanah.

NEWSmedia - Beberapa hari ini media diramaikan dengan pemberitan soal adanya pemalsuan surat dan hak kepemilikan atas tanah seorang artis Nirina Zubir yang dilakukan mantan Asisten Rumah Tangga atau ART nya.

Perbuatan ART Nirina Zubir yang memalsukan surat kepemilikan atas tanah dan bangunan merupakan ulah mafia tanah yang selama ini dilakukan dengan modus merubah status kepemilikannya.

Bahkan kabarnya akibat Ulah mafia tanah di Indonesia merugikan hingga trilyunan rupiah, karena bukan hanya milik masyarakat umum tetapi juga milik negara.

Baca Juga: Satgas Mafia Tanah Polda Banten Tangkap Tersangka Pemalsu Surat Tanah 182 Hektar

Maraknya persoalan yang melibatkan mafia tanah membuat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan imbauan agar masyarakat waspada dengan modus yang dilakukan oleh para pelaku.

Menurut Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN Daniel Adityajaya modus operandi atau teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh pelaku mafia tanah saat ini cukup beragam sehingga banyak yang tertipu.

Menurut Daniel beberapa modus yang dilaukan diantaranya melakukan pemalsuan dokumen (alias hak), pendudukan legal/tanpa hak (wilde occupatie), mencari legalitas di pengadilan, rekayasa perkara.

Baca Juga: Sertifikat Elektronik Tak Bisa Dicetak Kalau Tanah Masih Sengketa

Selain itu biasanya mafia tanah berkolusi dengan oknum aparat untuk mendapatkan legalitas, kejahatan (penggelapan dan penipuan) korporasi, pemalsuan kuasa pengurusan hak atas tanah, serta hilangnya warkah tanah.

“Bahkan yang membahayakan adalah contoh kasus yang terjadi dalam praktik mafia tanah, yaitu memprovokasi masyarakat, petani atau penggarap untuk mengokupasi atau mengusahakan tanah secara ilegal di atas perkebunan HGU, baik yang akan berakhir maupun yang masih berlaku,” kata Daniel.

Halaman:

Editor: Fatihin Rere

Tags

Artikel Terkait

Terkini