• Selasa, 27 September 2022

Geger! Puluhan Pengusaha jadi Korban Dugaan Penipuan Mafia Proyek di Lingkungan Pemprov Banten

- Minggu, 21 November 2021 | 03:04 WIB
Salah satu proyek pembanguna tembok penahan tebing yang telah rampung dikerjakan, namun kemungkina  besar tidak akan bisa dibayar oleh Pemprov Banten lantaran diduga dikerjakan berdasarkan SPK abal-abal.   ((Sumber NEWSmedia))
Salah satu proyek pembanguna tembok penahan tebing yang telah rampung dikerjakan, namun kemungkina besar tidak akan bisa dibayar oleh Pemprov Banten lantaran diduga dikerjakan berdasarkan SPK abal-abal. ((Sumber NEWSmedia))

NEWSmedia – Jagat maya mendadak geger, menyusul kasus dugaan penipuan mafia proyek yang korbannya sebanyak puluhan orang pengusaha di Banten.

Perbincangan tentang adanya mafia proyek yang bisa menerbitkan SPK (Surat Perintah Kerja) terhadap ratusan pekerjaan dengan total anggaran puluhan miliar tersebut, ramai di media sosial, Sabtu malam 20 November 2021.

Dari Informasi yang berhasil dihimpun, terbongkarnya puluhan Proyek Bodong yang memiliki nilai Rp200 juta per paket pekerjaan itu, bermula dari adanya tuntutan pembayaran dari sekitar 40 orang pengusaha asal Kabupaten Serang yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Palima-Cinangka (Palka).

Baca Juga: SUPER BIG MATCH! Link Live Streaming Persib vs Persija Liga 1 2021 Malam Ini

Mereka mengerjakan proyek rehabilitasi drainase dan pembangunan tembok penahan tebing (TPT) yang berlokasi di sepanjang ruas jalan milik Pemprov Banten yang berada di wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang.

Pekerjaan konstruksi klasifikasi kecil ini diawali terbitnya kontrak dan surat perintah kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh dinas PUPR dan ditandatangani oleh kepala dinas.

Namun, belakangan diketahui, jika kegiatan itu tidak memiliki pagu anggaran di APBD Pemprov Banten tahun 2021.   

Baca Juga: Cara Mudah Download Video dari Instagram, YouTube, atau Twitter Secara Gratis dan Legal: Klik Disini Sekarang!

Alih-alih dapat untung, yang ada para pengusaha itu mengalami kerugian total.

Lantaran kemungkinan besar pekerjaannya tidak akan dibayarkan oleh pemerintah karena tidak tertuang dalam APBD.

Halaman:

Editor: Adam Adhary Abimanyu

Tags

Artikel Terkait

Terkini