• Sabtu, 22 Januari 2022

Kepala Dinas PUPR Isyaratkan Membawa Kasus Proyek Siluman di Lingkungan Pemprov Banten ke Ranah Hukum

- Senin, 22 November 2021 | 06:45 WIB
Salah satu proyek pembanguna tembok penahan tebing yang telah rampung dikerjakan, namun kemungkina  besar tidak akan bisa dibayar oleh Pemprov Banten lantaran diduga dikerjakan berdasarkan SPK abal-abal.   ((Sumber NEWSmedia))
Salah satu proyek pembanguna tembok penahan tebing yang telah rampung dikerjakan, namun kemungkina besar tidak akan bisa dibayar oleh Pemprov Banten lantaran diduga dikerjakan berdasarkan SPK abal-abal. ((Sumber NEWSmedia))

NEWSmedia – Kasus dugaan penipuan terhadap 103 perusahaan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, kemungkinan besar akan bermuara di kepolisian.

Agar kasus tersebut terang benderang. Pasalnya dugaan praktik mafia proyek yang terjadi dianggap telah mencoreng nama baik Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Banten.

Langkah hukum akan dilakukan, setelah kasus tersebut mencuat di masyarakat. Bahkan menyebar di plaform media sosial, Facebook dan sejumlah Whatsapp Grup.

Baca Juga: Sinetron Suci Dalam Cinta Episode 21 November 2021, Suci dan Jihan Hilang: Berikut Trailer Lengkapnya

Plt Kepala Dinas PUPR Banten, Arlan Marzan kepada NEWSmedia menyatakan, proyek rehabilitasi drainase dan pembangunan tembok penahan tebing (TPT) yang berlokasi di sepanjang ruas jalan milik Pemprov Banten yang berada di wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang diduga sebagai proyek siluman.

Pasalnya, ujar Arlan, 103 paket proyek itu tidak terdapat di Dinas PUPR Banten, baik anggaran maupun kontraknya di tahun 2021.

Menurut Arlan, proyek-proeyk di Dinas PUPR diumumkan secara resmi di LPSE, baik RUP maupun proses lelangnya.

Baca Juga: Perempuan Demokrat Indonesia di Banten Gelar Dzikir dan Doa Bersama untuk Kesembuhan SBY

Karena itu, pihaknya kemungkinan besar akan membawa kasus ini ke ranah hukum, meyusul beredarnya informasi jika Dinas PUPR enggan membayar pekerjaan-pekerjaan yang telah dikerjakan oleh pihak ketiga.

“Terkait berita yang sudah tersebar di masyarakat, dinas akan mengkaji dahulu dan kemudian akan melaporkan ke aparat hukum jika terbukti merugikan PemprovBanten khususnya PUPR,” tandas Arlan.

Halaman:

Editor: Adam Adhary Abimanyu

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X