Keputusan Gubernur Memberhentikan Almuktabar Sebagai Sekda Dinilai Cacat Hukum, Ini Jawaban BKD Banten!

NEWSmedia – Sejak mundur Agustus 2021 lalu, status mantan Sekda Banten Almuktabar masih sebagai PNS di Pemprov Banten.

Kini ia menjadi salah satu staf di Badan Kepgawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten.

Kondisi ini dipertanyakan pengamat politik sekaligus Akademisi Untirta Banten Ikhsan Ahmad. Menurutnya, diakui atau tidak, Banten memiliki dua sekda.

Sekda yang diangkat oleh SK Presiden dan hingga saat ini belum bisa diberhentikan oleh Gubernur karena harus ada SK pemberhentian dari Presiden juga.

Baca Juga: Hari Ini 1 Desember Diperingati Sebagai Hari AIDS Sedunia, Bagaimana Sejarahnya?

“Satu lagi Sekda dengan SK Gubernur, yakni Sekda plt yang diharapkan segera menggantikan Sekda yang sah apapun caranya,” ujar Ikhsan Ahmad kepada NEWSmedia, Rabu 1 Desember 2021.

Atas kondisi itu, Ikhsan pun menilai tata kelola pemerintahan Pemprov Banten fatalistik dan sesat.

“Ada Sekda definitif  namun dibuat non definitif dan ada sekda yang belum definitif tetapi dipaksakan sah dan tanpa malu menjadi plt sekda,” katanya.

Dikatakan Ikhsan Ahmad, konsekuensi dan risiko hukum dalam  peristiwa ini pasti ada.

Baca Juga: Dul Jaelani Mulai Memanggil Mulan Jameela dengan Sebutan Mami, Tapi Merasa Belum Cocok