Keputusan Gubernur Memberhentikan Almuktabar Sebagai Sekda Dinilai Cacat Hukum, Ini Jawaban BKD Banten!

NEWSmedia – Sejak mundur Agustus 2021 lalu, status mantan Sekda Banten Almuktabar masih sebagai PNS di Pemprov Banten.

Kini ia menjadi salah satu staf di Badan Kepgawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten.

Kondisi ini dipertanyakan pengamat politik sekaligus Akademisi Untirta Banten Ikhsan Ahmad. Menurutnya, diakui atau tidak, Banten memiliki dua sekda.

Sekda yang diangkat oleh SK Presiden dan hingga saat ini belum bisa diberhentikan oleh Gubernur karena harus ada SK pemberhentian dari Presiden juga.

Baca Juga: Hari Ini 1 Desember Diperingati Sebagai Hari AIDS Sedunia, Bagaimana Sejarahnya?

“Satu lagi Sekda dengan SK Gubernur, yakni Sekda plt yang diharapkan segera menggantikan Sekda yang sah apapun caranya,” ujar Ikhsan Ahmad kepada NEWSmedia, Rabu 1 Desember 2021.

Atas kondisi itu, Ikhsan pun menilai tata kelola pemerintahan Pemprov Banten fatalistik dan sesat.

“Ada Sekda definitif  namun dibuat non definitif dan ada sekda yang belum definitif tetapi dipaksakan sah dan tanpa malu menjadi plt sekda,” katanya.

Dikatakan Ikhsan Ahmad, konsekuensi dan risiko hukum dalam  peristiwa ini pasti ada.

Baca Juga: Dul Jaelani Mulai Memanggil Mulan Jameela dengan Sebutan Mami, Tapi Merasa Belum Cocok

Namun agaknya disingkirkan dan tanpa disadari mempertontonkan kelemahan dan rendahnya kapasitas, integritas dan moralitas birokrasi dan kepemimpinan di dalamnya.

“Penjatuhan hukuman disiplin yang berikan Gubernur kepada sekda yang sah, kemudian disidang dalam pemeriksaan  oleh Kepala Inspektorat Wilayah yang merangkap sebagai Plt Sekda bersama beberapa orang pejabat Pemprov dengan materi pemeriksaan berkisar soal pengunduran diri sebagai Sekda Provinsi Banten dan soal absensi adalah fenomena langkah dan jauh dari norma-norma etika pemerintahan dan etika birokrasi,” beber Ikhsan.

Baca Juga: Raffi Nagita Umumkan Nama Baby ‘R’ dan Ekspose Foto Wajahnya, Netizen: Rayyan Malik Ahmad Mirip Rafathar

Menurutnya, Sekda Provinsi adalah Pejabat eselon tertinggi pada birokrasi di Pemerintahan Provinsi dan atau di Kementerian/Lembaga Non Kementerian.

“Kalau pejabat tingginya saja diperlakukan seperti ini, bagaimana mereka memperlakukan masyarakat,” tanya Ikhsan.