Buruh Geruduk Ruang Kerja Gubernur Aparat Keamanan Dipertanyakan, WH: Seharusnya Negara Memberikan Rasa Aman

NEWSmedia - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) sesalkan tindakan aksi demo buruh yang menjebol paksa barisan pertahanan keamanan, sehinga bisa masuk ke Ruang Kerja Gubernur Banten.

Menurutnya, hal itu bisa menjadi preseden buruk ketika Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam mengambil keputusan soal upah.

"Saya pribadi tidak merasa tersinggung. Seharusnya Negara memberikan rasa aman. Karena apa yang saya lakukan sesuai dengan peraturan," ungkap Gubernur Banten, kepada wartawan di kediamannya, Jl H Djiran No. 1 Kelurahan Pinang, Kota Tangerang, Kamis 23 Desember 2021.

Baca Juga: Profil dan Biodata Pratama Arhan, Pemain Timnas Indonesia Ganteng yang Lagi Ramai Dibicarakan di Tiktok

"Saya serahkan kepada pihak yang berwenang," tambahnya.

Gubernur Banten mengaku tidak bisa membayangkan andaikan dirinya saat itu berada di ruang kerjanya.

Karena itu pihaknya menyesalkan peristiwa aksi buruh memaksa masuk ruangan kerja, tapi tidak ada upaya mempertahankan atau melindungi.

"Ini seharusnya menjadi perhatian masyarakat juga negara. Keputusan itu harus di back up," ungkapnya seolah menyindir institusi lain.

Baca Juga: Pengumuman Hasil CPNS 2021 Diumumkan Hari Ini, Segera Cek Nama Kamu Disini!

Menurut WH, gubernur, bupati dan walikota merupakan pejabat Negara yang harus terlindungi dari perbuatan anarkis.

Demonstrasi atau menyampaikan pendapat dimuka umum ada aturannya dan disampaikan dengan cara-cara yang baik serta menggunakan etika.

"Bisa jadi preseden semua Gubernur, Bupati dan Walikota nanti pada takut untuk mengambil keputusan. Kita juga diikuti oleh peraturan-peraturan yang menentukan," tambah Gubernur Banten.

Dikatakan, pihaknya bukan takut pada sanksi administratif. Namun lebih melihat pada bagaimana kegiatan ekonomi bisa berjalan dan pengangguran tertanggulangi.

Baca Juga: Viral! Sinetron TMTM Dikecam Warganet karena Shooting di Area Pengungsian Korban Erupsi Gunung Semeru

Dijelaskan, UMP dan UMK diputuskan melalui musyawarah. Melalui proses dewan pengupahan dengan indikator dan variabel yang jelas termasuk melibatkan BPS yang mengukur pertumbuhan ekonomi, inflasi, kelayakan hidup dan lain-lain.