• Minggu, 29 Mei 2022

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kompol Yuni Diadukan ke Presiden Jokowi, Polri Diminta Transparan  

- Kamis, 30 Desember 2021 | 15:37 WIB
Mantan Kapolsek Astana Anyar, Bandung, Kompol Yuni diberhentikan secara tidak hormat. (Foto Kolase: Tangkap Layar Instagram) (NEWSmedia)
Mantan Kapolsek Astana Anyar, Bandung, Kompol Yuni diberhentikan secara tidak hormat. (Foto Kolase: Tangkap Layar Instagram) (NEWSmedia)

 

NEWSmedia - Kornas Jokowi mempertanyakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Kompol Yuni Purwanti, dari institusi Polri. Lantaran, ketidak terbukaannya langkah pemberhentian mantan Kapolsek Astanaanyar itu.

"Kornas Jokowi meminta Polri untuk transparan membuka kasusnya," kata Abdul Havid Permana, Ketua Umum Kornas Jokowi, Kamis 30 Desember 2021.

Abdul Havid Permana telah bersurat dan mengadukan berbagai kejanggalan tersebut ke Presiden Jokowi, yang merupakan pembina para relawannya. Aduan dibuat agar institusi Polri bisa menjadi lebih baik lagi.

Baca Juga: 10 Top Rating Acara TV 29 Desember 2021, RCTI Melejit saat Final AFF: Indonesia VS Thailand di Posisi Pertama

"Kornas Jokowi juga akan secara resmi mengajukan pengaduan kepada Presiden sebagai pembina para relawan Jokowi," terangnya.

Menurutnya ada beberapa kejanggalan dalam penanganan kasus Kompol Yuni, umumnya PTDH diumumkan  ke media setelah yang bersangkutan menerima surat legalitas pemecatan.

Namun Propam Polda Jabar mengumumkannya tidak berdasarkan surat yang jelas atau biasanya melalui Telegram Rahasia (TR). Kemudian berita PTDH Kompol Yuni diangkat melalui berbagai media massa.

Baca Juga: Relawan Jokowi Ingatkan Kuasah Hukum Gubernur Banten untuk Tidak Benturkan Buruh dengan Presiden

Transparansi Polri sangat penting untuk menjaga marwah dan citra baik institusi Bhayangkara. Sehingga, berbagai langkah yang sudah ditempuh harus dibuka ke publik.

Halaman:

Editor: Adam Adhary Abimanyu

Tags

Artikel Terkait

Terkini