• Selasa, 24 Mei 2022

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Ngotot Naikkan UMP DKI 5 Persen Lebih , Pengusaha Meradang

- Senin, 3 Januari 2022 | 05:00 WIB
Anies Baswedan menghadapi aksi buruh yang menuntut kenaikan upah. Anies pun mengabulkan dan menaikan UMP DKI Jakarta 5.1 persen dari tahun sebelumnya. (NEWSmedia/Dok)
Anies Baswedan menghadapi aksi buruh yang menuntut kenaikan upah. Anies pun mengabulkan dan menaikan UMP DKI Jakarta 5.1 persen dari tahun sebelumnya. (NEWSmedia/Dok)

NEWSmedia - Gubernur DKI Anies Baswedan ngotot menaikkan besaran persentase upah minimum provinsi DKI Jakarta 2022 dari 1,09 persen atau sekitar Rp38 ribu menjadi menjadi 5,1 persen atau sebesar kurang lebih Rp225 ribu.

Langkah Anies pun memantik pro kontra di berbagai kalangan, mulai dari pemerintah pusat, pengusaha hingga pengamat ekonomi.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tetap bersikeras dan kembali mengimbau para Gubernur untuk mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerahnya. 

Baca Juga: Fakta Unik Timnas Indonesia Selama Piala AFF 2020: Mulai dari Produktifitas Gol, Tembakan, Hingga Jumlah Kartu

"Terhadap Gubernur yang menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor 36 Tahun 2021, Menaker telah menyurati masing-masing Gubernur dimaksud agar menyesuaikan penetapan Upah Minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku," papar Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker, Indah Anggoro Putri, Minggu (2/1/22).

Indah Anggoro Putri menjelaskan, berdasarkan hasil monitoring Kemenaker pada 31 Desember 2021, dari 34 provinsi yang telah menetapkan UMP tahun 2022, terdapat 29 provinsi yang menetapkan UMP sesuai formula PP Nomor 36 Tahun 2021. Selain itu, terdapat 27 provinsi yang memiliki UMK di 252 kabupaten/kota. 

"Dari jumlah tersebut, sebanyak 236 UMK telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021," katanya. 

Baca Juga: Jadwal Acara TV Indosiar, Senin 3 Januari 2022: Tayang Film Suara Hati Istri Spesial Indosiar 27

Putri menegaskan, PP Nomor 36 Tahun 2021 merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengamanatkan bahwa penetapan upah minimum merupakan bagian dari program strategis nasional. 

Sikap berbeda justru datang dari Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa.

Halaman:

Editor: Adam Adhary Abimanyu

Tags

Artikel Terkait

Terkini