Ribuan Buruh Kembali Kepung Kantor Gubernur, DPRD Banten Keluarkan 4 Poin Rekomendasi: Revisi SK Gubernur!

NEWSmedia – Aksi unjurasa ribuan buruh, Rabu 5 Januari 2022 di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten membuahkan hasil.

Pasca pertemuan puluhan perwakilan buruh yang melakukan aksi unjuk rasa, berujung terbitnya reomendasi dari DPRD Banten untuk Pemprov Banten.

Ada 4 poin yang dituangkan dalam rekomendasi bernomor 162/33-DPRD/2022 tertanggal 5 Januari 2022. Rekomendasi ditandatangani seluruh unsur pimpinan DPRD Banten.

Baca Juga: Viral Boneka Arwah Ivan Gunawan, Five Vi Singgung Dosa Syirik di Dalamnya Fivey: Kesyirikan yang Lagi Viral

Antara lain, Ketua DPRD Banten Andra Soni dan 4 Wakil Ketua, yakni Bahrum, Fahmi Hakim, Budi Prajogo dan Nawa Said Dimyati.

Berikut 4 Rekomendasi DPRD Banten tentang penetapan Upah Minimum 2022:  

1. DPRD Banten merekomendasikan kepada Gubernur Banten untuk meninjau ulang dan merevisi Keputusan Gubernur Banten nomor 561/Kep.280-Huk/2021tentang penetapan UMP Tahun 2022 dan SK  Nomor 561/Kep.282-Huk/2021 tentang UMK Kabupaten Kota tertanggal 30 November 2021.  

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pasal 24 PP 36 tahun 2021, Permenaker nomo1 tahun  2017 tentang struktur dan skala upah.

Baca Juga: Beredar Kabar Hengkangnya Qeira dari Tim Aura Fire Gemparkan Netizen, Begini Fakta Sebenarnya!

2. Berkaitan dengan aksi unjukrasa 22 Desember 2021, DPRD meminta untuk mengedepankan azas kekeluargaan  antara buruh dengan gubernur Banten. Pada poin selnjutnya meminta Gubernur banten untuk mencabut laporan polisi di Polda Banten. (Gubernur Banten sudah mencabut pelaporan, red)