• Selasa, 24 Mei 2022

Fakta Keikutsertaan Pj Sekda Kalteng Nuryakin dalam Proses Open Bidding Dipersoalkan, Ini Alasannya!

- Selasa, 11 Januari 2022 | 15:09 WIB
Ilustrasi, Ikon Kalimantan Tengah. (NEWSmedia/dok)
Ilustrasi, Ikon Kalimantan Tengah. (NEWSmedia/dok)

NEWSmedia - Keikutsertaan Penjabat (Pj Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Nuryakin dalam seleksi Open Bidding atau Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Selter JPTM) untuk jabatan Sekda Kalteng  dipastikan tak akan berjalan mulus.

Menyusul protes yang dilayangkan sejumlah elemen dan tokoh masyarakat Kakteng yang mempertanyakan dugaan pelanggaran hukum atas Nuryakin.

Pj Sekda Kalteng tersebut diduga melakukan praktik melanggar hukum dalam proses keikutsertaannya dalam proses untuk menduduki jabatan strategis tersebut.

Baca Juga: Fuji Bakal Bintangi Film 'Bukan Cinderella' yang Akan Tayang di Tahun 2022, Penggemar: Kita Pasti Nonton!

Adalah Batuah, seorang tokoh masyarakat yang mengklaim mewakili masyarakat Kalteng, mengajukan surat protes atau keberatan atas langkah Nuryakin tersebut.

Surat protes dilayangkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian, Ketua Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), Gubernur Kalteng dan Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM) Kalteng dalam hal ini Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri.

Dalam surat tertanggal 21 Desember 2021 tersebut, Batuah mempertanyakan aparatur sipil negara (ASN) yang pernah menjadi narapidana diangkat menjadi pejabat struktural.

Baca Juga: Fuji Jadi Pemeran Utama Film Bukan Cinderella, Sutradara Bantah Pemilihan Pemain Karena Sedang Viral

Selain itu, Batuah mempertanyakan keikutsertaan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Banten merangkap Pj Sekda Kalteng, Nuryakin  dalam open bidding Sekda Kalteng.

Dalam salinan surat yang diterima NEWSmedia, Selasa 11 Januari 2022, Batuah mengungkapkan, Nuryakin telah dipidana dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Palangkaraya Nomor: 54/PID.SUS/2014/PT.PR tanggal 6 Agustus 2014 dan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 982K/PID.SUS/2015 tanggal 28 Desember 2015.

Halaman:

Editor: Adam Adhary Abimanyu

Tags

Artikel Terkait

Terkini