Tenaga Honorer akan Dihapus Mulai Tahun Depan, Satpam dan Tenaga Kebersihan Dikelola Outsourcing

NEWSmedia – Mulai tahun 2023 pemerintah akan menghapuskan status tenaga honorer di seluruh lingkungan instansi pemerintahan.

Tenaga honorer akan ditiadakan di lingkungan instansi pemerintah sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo memastikan kebijakan ini berlaku mulai 2023.

Baca Juga: Punya Tunggakan BPJS atau JKN KIS? Program Rehab Bisa Jadi Solusi

Berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2018 tersebut, Tjahjo Kumolo menjelaskan, pemerintah memberikan waktu bagi seluruh instansi untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer sampai tahun 2023.

“Oleh karenanya, diperlukan kesepahaman ataupun saksi bagi instansi yang masih merekrut tenaga honorer,” ujar Tjahjo, Rabu 19 Januari 2022.

Baca Juga: Pemerintah Ungkap 3 Alasan Kenapa Ibu Kota Negara Dipindahkan

Untuk beberapa pekerjaan di instansi pemerintah seperti satpam dan tenaga kebersihan akan dipenuhi melalui tenaga alih daya yang dikelola pihak ketiga atau sistem kerja outsourcing.

“Kebutuhan mengenai penyelesaian pekerjaan mendasar seperti yang dilakukan oleh tenaga kebersihan dan tenaga keamanan disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya (outsourcing) dengan beban biaya umum, bukan biaya gaji,” tambah Tjahjo Kumolo.***