Tegas! OJK Larang Bank dan Seluruh Jasa Keuangan Fasilitasi Perdagangan Kripto, Waspadai Penipuan Skema Ponzi

NEWSmedia – Belakangan ini dunia investasi sedang ramai dengan kripto. Hal ini membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia mengeluarkan pernyataan terkait hal-hal yang dapat merugikan masyarakat.

Melalui Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, OJK dengan tegas menyatakan sekaligus memperingati lembaga jasa keuangan untuk tidak memfasilitasi kripto.

Lembaga jasa keuangan yang dimaksud oleh OJK Indonesia seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dana pensiun, manager investasi, dan lainnya.

Baca Juga: UPDATE Kasus Penipuan Robot Trading Mark AI, Polisi Telusuri Aliran Dana ke Sejumlah Bank

Selain itu, OJK juga meminta bank untuk memastikan rekening pada bank tidak digunakan untuk menampung dana yang berasal dari kegiatan yang melanggar hukum.

“OJK dengan tegas telah melarang lembaga jasa keuangan untuk menggunakan, memasarkan, dan/atau memfasilitasi perdagangan aset kripto,” ujar Wimboh Santoso dalam pernyataan resmi OJK Indonesia dikutip NEWSmedia dari akun resmi Twitter-nya @ojkindonesia, Selasa, 25 Januari 2022.

Menurutnya, aset kripto merupakan jenis komoditi yang memiliki fluktuasi nilai yang sewaktu-waktu dapat naik dan turun sehingga diharapkan masyarakat paham akan risikonya.

Baca Juga: Perjalanan Karir Reza Rahadian, dari Tukang Cukur Sampai Sukses Kantongi Popularitas Sebagai Aktor

Disamping itu, OJK menyampaikan bahwa mereka tidak melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap aset kripto. Karena pengaturan dan pengawasan aset kripto dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Peringatan dan larangan yang dikeluarkan oleh OJK Indonesia tidak hanya untuk perdagangan aset kripto, tetapi juga untuk penipuan, perjudian, pencucian uang, sampai investasi illegal berskema ponzi.