Walau Sudah Kembalikan Uang, KPK Sebut Siwi Widi Masih Bisa Diproses Hukum

- Senin, 31 Januari 2022 | 23:25 WIB
Siwi Widi akan tetap menerima proses hukum walaupun sudah mengembalikan uang. (Sumber Foto: Instagram.com/widi_widi711 )
Siwi Widi akan tetap menerima proses hukum walaupun sudah mengembalikan uang. (Sumber Foto: Instagram.com/widi_widi711 )

NEWSmediaSiwi Widi mendadak menjadi perbincangan di media sosial lantaran keterlibatannya dalam kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Wawan Ridwan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng Sulawesi Selatan. Mantan pramugari Garuda Indonesia ini ikut terseret dalam kasus pencucian karena menerima aliran dana dari Muhammad Farsha Kautsar, anak Wawan Ridwan.

Dalam surat dakwaan yang disusun oleh tim jaksa KPK terhadap Wawan Ridwan, terungkap adanya transfer dana sebanyak 21 kali kepada Siwi Widi dengan nilai total keseluruhan mencapai Rp647.850.000.

Berdasarkan surat dakwaan itu juga, Siwi disebut sebagai teman dekat dari Muhammad Farsha Kautsar yang tak lain adalah anak kandung Wawan Ridwan.

Baca Juga: Profil dan Biodata Siwi Widi, Mantan Pramugari yang Terima Uang Rp600 juta dari Eks Pejabat Ditjen Pajak

Karena terungkapnya kasus itu juga, wanita bernama lengkap Siwi Widi Purwanti itu mengembalikan uang yang diterimanya dari Farsha Kautsar. Selebgram cantik itu terkena cipratan dana sebesar Rp647 juta.

Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih membuka peluang bagi Siwi Widi untuk dipidana terkait kasus pencucian uang.

Meskipun Siwi Widi telah mengembalikan uang yang diduga hasil suap kasus pajak, KPK tetap berpeluang untuk menetapkan selebgram itu sebagai tersangka seandainya dia mengetahui asal-usul dan tujuan uang yang diberikan oleh anak Wawan Ridwan.

Hal itu ditegaskan juga oleh pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, pengembalian uang hasil korupsi tidak serta merta membuat status seseorang menjadi bebas dari hukum.

“Tentu tidak (menghilangkan pidana). Jadi begini, kooperatifnya seseorang itu ataupun mengembalikan hasil tindak pidana korupsi itu tidak berpengaruh terhadap pembuktian nanti,” ujar Ali Fikri.

Baca Juga: Waspadai Lonjakan 3 Kali Lipat Omicron, Luhut: PPKM Jawa Bali Diberlakukan Lagi Hingga 14 Februari

Halaman:

Editor: Rapih Herdiansyah

Sumber: Kabar Wonosobo

Tags

Artikel Terkait

Terkini