Peluang Puan Maharani di Pilpres 2024, Pengamat: Terus Rawat dan Jaga Hubungan Baik dengan Kalangan Nahdliyin

NEWSmedia - Puan Maharani yang digadang-gadang maju di Pilpres 2024 perlu melakukan langkah-langkah strategis kepada berbagai elemen, termasuk kalangan Nahdliyin.

Peneliti senior LIPI, Siti Zuhro mengatakan, pendekatan Puan Maharani kepada warga Nahdliyah dianggap perlu, untuk merawat kesinambungan.

Selain silaturahmi dalam rangka komunikasi politik, menjadi sebuah tugas penting juga bagi Puan Maharani dalam rangka menjalankan fungsi yang diembannya sebagai Ketua DPR.

Baca Juga: Keutamaan Al-Quran sebagai Obat Galau, Simak Penjelasan Ustadz Hannan Attaki Berikut Ini Agar Hati Tenang

“Sebetulnya silaturahmi atau door to door calon kepada masyarakat terutama pada pentolan-pentolannya, suhu-suhunya, memang untuk Indonesia sangat diperlukan, amerika juga begitu, itu bagian tak terpisahkan dari sosialisasi diri, pencalonannya dan pengenalan lebih jauh, supaya tidak ada ketidakpahaman dari pemilih dan yang akan dipilih,” kata Siti Zuhro, Jumat, 15 April 2022.

Ia mengatakan, Puan Maharani perlu merawat hubungan baik yang telah dijalin antara PDIP dan Nahdliyah, untuk memastikan masih ada suara dari Nahdliyah kepada partainya.

Namun Siti mengatakan, sebagai Ketua DPR, Puan bisa berbuat lebih untuk memenangkan hati umat Islam.

“Kalau di DPR dia harus menunjukkan kelantangan dalam berpihak pada suara rakyat, itu mestinya. Kan Dewan Perwakilan Rakyat, dia tidak mengeksekusi betul, karena bukan eksekutif, dia legislatif, tunjukan dari keberpihakan kepada suara rakyat baik menyuarakan secara narasi maupun legislasi,” tutur Siti.

Dia mencontohkan RUU BPIP (Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) yang ditolak masyarakat.

“Pancasila jangan diutak-atik,” kata Zuhro.

Tak hanya itu, Puan juga bisa bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat.

Baca Juga: Ivan Gunawan Dapat Bayaran jadi Brand Ambassador DNA Pro Rp1 Miliar, Diserahkan ke Bareskrim Rp900 Juta

“DPR sebagai legislatif, memiliki tiga fungsi, pengawasan konstruktif sehingga ada check and balance, fungsi budgeting keberpihakan budget negara terhadap pembangunan, dan fungsi legislasi, yang ditunjukkan ada tidaknya akomodasi aspirasi masyarakat di situ,” jelasnya.

Jika ada polemik di masyarakat atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, kata Zuhro, DPR bisa menggunakan fungsi pengawasan secara konstruktif.

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno mengapresiasi langkah Puan Maharani yang intensif melakukan komunikasi dengan sejumlah elemen bangsa, termasuk kalangan nahdliyin.