Tingkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pemprov Banten Percepat Implementasi e-Katalog Lokal

NEWSmedia - Pemulihan ekonomi merupakan salah program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, usai dilanda Pandemi Covid-19. Salah satu strategi yang akan diluncurkan, mendorong penggunaan produk lokal dalam pembangunan.

“Di bidang ekonomi, untuk pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19, mendorong produk lokal untuk mengisi pembangunan,” kata Penjabat Gubernur Banten, Al-Muktabar usai menerima audiensi pengurus Asosiasi Pemerintahan Desa Se-Indonesia (Apdesi) beberapa waktu lalu.

Hal tersebut, menurut Al Muktabar, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Jakarta Convention Center pada Selasa 24 Mei 2022 lalu.

Baca Juga: Ansor Banten Tolak Deklarasi Ikatan Alumni GP Ansor di Surabaya: Kami Tidak Mengenal Istilah IKA!

Saat itu, Presiden meminta realisasi pembelian produk dalam negeri harus segera dilakukan.
Atas arahan Presiden Republik tersebut, Al Muktabar mengalokasikan belanja produk dalam negeri sebesra 40% dari APBD Provinsi Banten tahun 2022.

Dikatakan, Pemprov Banten mendorong pemakaian produk lokal melalui penerbitan e-Katalog Lokal dan pemasaran digital melalui market place.

Pernyataan yang sama disampaikan saat Al Muktabar menerima audiensi pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Banten. Saat itu, Al Muktabar mengatakan, pihaknya mendorong para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memasukkan produk barang dan jasanya ke e-Katalog Lokal dan market place.

“Produk lokal didorong untuk turut mengisi pembangunan Provinsi Banten,” katanya.

Baca Juga: Episode Terakhir Melur untuk Firdaus, Benarkah Melur Meninggal? Begini Cerita dari Novel My Rude Wife

Sementara itu, usai menghadiri Arahan Presiden kepada Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah dan BUMN tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jakarta, Selasa 24 Mei 2022, Al Muktabar didampingi Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten M Tranggono memastikan melaksanakan arahan Presiden.