• Sabtu, 20 Agustus 2022

KI Banten Soroti PPDB 2022: Kepala Sekolah Wajib Mengumumkan Informasi Publik Secara Berkala

- Jumat, 24 Juni 2022 | 14:36 WIB
KI Banten soroti PPDB 2022
KI Banten soroti PPDB 2022

NEWSmedia - Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten kembali mengingatkan Badan Publik untuk dapat melaksanakan agenda keterbukaan Informasi Publik, khususnya pada penyelenggara PPDB 2022 di semua tigkatan.

Demikian hal tersebut disampaikan oleh Ketua KI Banten, Toni Anwar Mahmud melalui keterangan tertulis yang diterima NEWSmesia pada Jumat, 24 Juni 2022.

"Sebagaimana diatur dalam ketentuan umum Undang-undang keterbukaan informasi publik bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik," kata Toni.

Baca Juga: KI Banten: Pemerintah Desa Wajib Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

Untuk itu, kata Toni, para kepala sekolah SMA, SMK dan SKh sesuai Keputusan Gubernur Banten Nomor 489.l/Kep.50-Huk/2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten merupakan PPID Pelaksana.

"Selaku PPID pelaksana, tentunya memiliki hak dan kewajiban, salah satu kewajiban PPPID Pelaksana wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala, sebagaimana tertuang dalam pasal 9 ayat 1 UU 14/2008," ujarnya.

"Penyampaian informasi berkala juga dapat dilakukan melaui website resmi yang dimiliki badan publik dengan menyampaikan informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait," lanjut Toni.

Baca Juga: KI Banten Sosialisasikan Perki Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

Dalam penyelenggaraan PPDB tahun 2022, Toni menjelaskan, PPID Pelaksana SMA, SMK dan SKh wajib menyampaikan sekurang-kurangnya ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yaitu Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum. (Pasal 15 Ayat (2) huruf i).

Lebih lanjut dikatakan Toni, jika dalam hal pelaksanaan PPDB mendapatkan suatu permasalahan akses informasi, Undang-undang 14/2008 telah mengamanatkan mekanisme dari mulai permohonan informasi publik, keberatan kepada badan publik hingga menjadi permohonan penyelesaian sengketa informasi publik bagi warga negara Indonesia.

Halaman:

Editor: Ahmad Hipni

Tags

Artikel Terkait

Terkini