NEWSmedia - Upaya menekan angka stunting di Provinsi Banten terus dilakukan. Salah satunya oleh Dinas Sosial Provinsi Banten.
Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Banten Budi Darma Sumapradja menyatakan peran kebijakan lintas sektoral harus menjadi prioritas utama dalam penanganan stunting.
"Apa yang dilakukan Dinsos tidak dapat berdiri sendiri, harus dilakukan secara holistik, integratif dan yang terpenting adalah berkelanjutan," ucap Budi, Rabu 26 Juli 2022.
Baca Juga: Apa Arti Aramoana Nama Anak Ria Ricis dan Teuku Ryan, Sang Kakak Oki Setiana Dewi Angkat Bicara
Dijelaskan bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat berperan aktif dalam upaya-upaya menurunkan Prevalensi Stunting.
Antara lain memastikan para penerima manfaat untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang merupakan syarat diterimanya bantuan sosial.
"Misalnya pada program PKH (sekitar 300 ribu keluarga penerima manfaat), dalam pelaksanaan programnya para pendamping PKH memastikan bahwa syarat-syarat program yang terkait dengan stunting dilaksanakan oleh para KPM," ucapnya.
Kemudian imunisasi lengkap bagi balita, dan kewajiban mendapatkan tablet ferium minimal 4 kali dalam satu masa kehamilan bagi ibu hamil dan lainnya.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta Malam Ini, Andin Alami Kesedihan Mendalam Karena Tega Melakukan Ini Ke Mirna
Dengan syarat-syarat program tersebut, lanjutnya, secara otomatis para KPM akan terhindar dari stunting.
"Selain itu masih banyak upaya-upaya preventif lain yang dapat diikutsertakan dalam pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial," tutur Budi.
Budi mengatakan, Dinsos Banten memberikan apresiasi setinggi-tingnya pada DPRD Banten melalui komisi V yang telah dan akan selalu memberikan dukungan politik anggaran bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Terpisah, Ketua Komisi V Yeremian Mendrofa menyebutkan bahwa penanganan stunting di Banten butuh kerja sama lintas sektoral. Dalam kesempatan yang sama ia mengapresiasi beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di Banten yang sudah dengan sigap bahu membahu menangani stunting.
Baca Juga: Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Senin 8 Agustus 2022 dari 0,5 Gram hingga 1 Kg
Khsus untuk Dinas Sosial Provinsi Banten, program keluarga harapan (PKH) merupakan salah satu intervesi konkret kepada keluarga yang mengalami kendala kesejahteraan sosial.
Artikel Terkait
Fiks Almuktabar Bakal Jabat Plh Gubernur Banten? Simak Jawaban Para Pejabat Pemprov Banten
Tingkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pemprov Banten Percepat Implementasi e-Katalog Lokal
Ratusan Honorer Pemprov Banten Istighosah, Berharap Bisa Diangkat Jadi PPPK atau PNS
Belasan OPD di Lingkungan Pemprov Banten Bakal Hilang, Kok Bisa? Cek Fakta Sebenarnya Disini!
Cegah Penyebaran PMK Jelang Hari Raya Idul Adha 2022, Ini Tiga Langkah yang Dilakukan Pemprov Banten
Pemprov Banten Masuk Tiga Besar Realisasi APBD Tertinggi di Indonesia Tahun 2022
Pemprov Banten dan Kejati Banten Tandatangani Nota Kesepahaman Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
PMI Banten Bangun Klinik Hemodialisa, Habiskan Rp1,6 Miliar Anggaran Hibah APBD Pemprov Banten
Dorong Koperasi go Digital, Pemprov Banten Optimalkan e Katalog untuk Penggunaan Produk Lokal
Tiga Tahun Berturut Turut, Pemprov Banten Raih Penghargaan Provinsi Layak Anak Atau Provila