• Minggu, 2 Oktober 2022

PENGUMUMAN! Pemprov Banten Luncurkan Penghapusan Denda Pajak Kendaraan yang Nunggak, Cek Jadwal di Sini!

- Jumat, 19 Agustus 2022 | 08:38 WIB
Pj Gubernur Banten Almuktabar dan Kepala Bapenda Banten Opar Sochari saat meluncurkan program penghapusan pajak kendaraan pada HUT RI ke 77.  (Foto: Biro Adpim Setda Pemprov Banten)
Pj Gubernur Banten Almuktabar dan Kepala Bapenda Banten Opar Sochari saat meluncurkan program penghapusan pajak kendaraan pada HUT RI ke 77. (Foto: Biro Adpim Setda Pemprov Banten)

NEWSmedia – Kabar gembira bagi masyarakat Banten yang akan memperpanjang surat-surat kendaraan yang mati, karena Pemprov Banten menghapus denda pajak kendaraan yang nunggak.

Program Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), bebas pokok dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB), dan Pengurangan pokok PKB 20 persen untuk kendaraan mutasi masuk dari luar Provinsi dlincurkan Pj Gubernur Banten.

Program ini diluncurkan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke 77 dan dalam rangka menyambut HUT Provinsi Banten ke 22 yang jatuh pada 4 Oktober 2022 mendatang.

Baca Juga: Angka Inflasi Provinsi Banten Tertinggi di Pulau Jawa, Seperti Apa Langkah dan Kebijakan TPID

Kebijakan itu berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Penyerahan Kedua dan Seterusnya, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Almuktabar mengatakan, penghapusan denda pajak merupakan salah satu upaya Pemprov Banten memberikan stimulan dan meringankan bagi wajib pajak. Melalui langkah ini diharapkan wajib pajak antusias melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

"Bahwa itu salah satu ikhtiar kita merawat wajib pajak. Dari berbagai penghapusan denda tadi, tentu meringankan bagi wajib pajak," ungkap Almuktabar.

Baca Juga: BI Keluarkan Uang Baru 2022, Ini Deretan Nama Pahlawan yang Muncul: Ada Ir Soekarno dan Moh Hatta

Dikatakan, dengan adanya penghapusan denda pajak ini dapat mendorong percepatan dalam meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) nantinya.

"Pendapatan pajak kendaraan bermotor, dari data dapat kita perhitungkan. Itu menjadi estimasi kita dalam menetapkan PAD di dalam perencanaan APBD," katanya.

Halaman:

Editor: Adam Adhary Abimanyu

Tags

Artikel Terkait

Terkini

ICMI Banten Ajak Kawal Pemilu 2024 Agar Jurdil

Jumat, 30 September 2022 | 07:44 WIB