Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat Minta Pemerataan Layanan Pendidikan Dijamin dalam RUU Sisdiknas

Profesor Alim Bachri memberi perhatian khusus mengenai pemerataan layanan pendidikan ini, sebab menurutnya, ketimpangan sarana pendidikan dan sumberdaya pendidikan, berdampak langsung terhadap perkembangan ekonomi wilayah dalam jangka panjang.

Dengan sendirinya akan berdampak pula pada ketimpangan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk pembangunan daerah dan nasional.

Rekonstruksi pembangunan sektor pendidikan yang dijamin oleh UU harus berkeadilan untuk memberikan jaminan dan kepastian kepada semua anak bangsa.

“UU Sisdiknas nantinya harus membuka ruang yang seluas-luasnya untuk setiap anak bangsa terutama anak-anak dari kalangan fakir miskin,” ujar yang saat ini masih menjadi Dewan Pakar DPP Persaudaraan Dosen Republik Indonesia.

Baca Juga: Tunjangan Profesi Guru Dihapus, Padahal Masih Banyak Tenaga Pendidik Belum Sejahtera: Begini Respons PGRI

Oleh karena itu, Profesor Alim Bachri menghimbau agar RUU Sisdiknas tetap mempertahankan 20 persen kuota mahasiswa baru yang berasal dari masyarakat kurang mampu.

Sementara itu terkait otonomi kampus, Regional Chief Economist Bank BNI 46 Wilayah Banjarmasin ini berpendapat bahwa kemandirian perguruan tinggi merupakan pilihan kebijakan yang sangat strategis.

"Kebijakan yang mendukung percepatan akselerasi perguruan tinggi menjadi episentrum Iptek," ucapnya.

Menurut Profesor Alim Bachri, kemandirian perguruan tinggi juga merupakan sebuah tantangan yang harus dijawab dengan berbagai langkah strategis, terutama yang terkait dengan peningkatan entrepreneurship.

Baca Juga: Moment Ridwan Kamil bertemu Geraldine Beldi, Sosok Guru SD yang Menemukan Jasad Eril di Sungai Aare Bern Swiss