• Sabtu, 3 Desember 2022

Penetapan UMK 2017 di Banten Ditolak Buruh, Ini Daftar Lengkapnya

- Jumat, 25 November 2016 | 06:14 WIB
Buruh yang menggelar unjuk rasa di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Kamis (25/11/2016).*
Buruh yang menggelar unjuk rasa di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Kamis (25/11/2016).*

SERANG, [NEWSmedia] - Besaran Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Banten untuk tahun 2017 telah ditetapkan berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2016 tentang Pengupahan. Kenaikan yang ditetapkan adalah sebesar 8,25 persen dari tahun 2016.

Namun, besaran UMK tahun 2017 yang ditetapkan Pemprov Banten melalui Surat Keputusan No.561/Kep.553-Huk/2016 yang ditanda tangani Plt Gubernur Banten Nata Irawan pada 23 November 2016 itu, ditolak oleh buruh.

Buruh kecewa karena besaran kenaikan upah yang ditetapkan Pemprov Banten dianggap tidak sesuai dengan rekomendasi dari masing-masing kabupaten/kota yang sudah disepakati Bupati dan Wali Kota. Rata-rata kenaikan yang direkomendasikan tiap-tiap daerah yakni sebesar 11 sampai 20 persen, namun yang ditetapkan justru hanya 8,25 persen (mengacu PP No.78 tahun 2016).

Terkecuali untuk Kabupaten Lebak dan Pandeglang, UMK yang direkomendasikan Bupatinya tetap merujuk pada PP Nomor 78 tahun 2016 dengan kenaikan sebesar 8,25 persen, sesuai dengan yang ditetapkan Pemprov Banten.

Berikut, daftar lengkap kenaikan UMK tahun 2017 di Provinsi Banten dengan kenaikan sebesar 8,25 persen:

  • Kota Serang: Rp2.866.595,31 (rekomendasinya 17 persen)
  • Kabupaten Serang: Rp3.258.866,25 (rekomendasinya 11 persen)
  • Kota Cilegon: Rp3.331.997,62 (rekomendasinya 20 persen)
  • Kabupaten Tangerang: Rp3.270.936,13 (rekomendasinya 16 persen)
  • Kota Tangerang: Rp3.295.075,88 (rekomendasinya 11 persen)
  • Kota Tangsel: Rp3.270.936,13 (rekomendasinya 11 persen)
  • Kabupaten Lebak: Rp2.127.112,50 (sesuai rekomendasi-8,25 persen)
  • Kabupaten Pandeglang: Rp2.164.979,43 (sesuai rekomendasi-8,25 persen)

Atas ketetapan tersebut, buruh yang menggelar unjuk rasa di KP3B dan sebagian di daerah Bitung, Kabupaten Tangerang menuntut agar Pemprov Banten menetapkan besaran UMK sesuai dengan yang direkomendasikan Bupati dan Wali Kota.

Selain kecewa terhadap penetapan besaran upah yang dinilai tidak sesuai dengan survei kebutuhan hidup layak (KHL), para buruh juga kecewa, karena kembali tidak bisa bertemu Plt Gubernur Banten Nata Irawan.

“Kita kecewa. Lagi-lagi yang menemui Kadisnakertrans Banten, buat apa enggak ngaruh buat kita. Kami ingin bertemu plt gubernur,” kata Rudy, koordinator aksi buruh di KP3B, Curug, Kota Serang.

Menurut Kepala Disnakertrans Banten Alhamidi, Plt. Gubernur Banten Nata Irawan tidak bisa bertemu buruh karena berbenturan dengan agenda yang sudah terjadwal dan tidak bisa ditinggalkan.

Halaman:

Editor: Mulyadi

Tags

Terkini