• Jumat, 24 September 2021

Pemprov Banten Kaji Penawaran Kerjasama BPJS Kesehatan Soal Berobat Gratis

- Jumat, 6 Oktober 2017 | 18:48 WIB
Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy saat berbincang dengan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Banten, Kalbar dan Lampung, Benjamin Saut PS di Kantor Dinkes Banten, Jumat (6/10/2017).*
Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy saat berbincang dengan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Banten, Kalbar dan Lampung, Benjamin Saut PS di Kantor Dinkes Banten, Jumat (6/10/2017).*

SERANG, [NEWSmedia] - Pemerintah Provinsi Banten saat ini sedang mengkaji penawaranan kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terkait rencana program berobat gratis dengan e-KTP.

Demikin hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy usai bertemu dengan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Banten, Kalbar dan Lampung, Benjamin Saut PS di kantor Dinas Kesehatan Pemprov Banten di KP3B, Curug, Kota Serang, Jumat (6/10/2017).

“Kalau nanti hasil kajian penawaran ini memang lebih realistis, ya kenapa tidak?  Toh tujuan utamanya kan memang kita ingin warga miskin di Banten bisa berobat gratis. Terlebih buat apa kita melabrak regulasi?” kata Andika.

Andika mengaku, pihaknya telah mendapatkan perbandingan kasus dari BPJS Kesehatan di tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Barat dan Jakarta yang telah mengintegrasikan program JKN-KIS dengan program Jamkesda.

“Tadi BPJS Kesehatan mencontohkan di Sumetera Selatan yang Jamkesda-nya mandiri alias tidak kerja sama dengan BPJS Kesehatan, mereka mengalami tunggakan ke rumah sakit Rp80 miliar. Kalau 3 provinsi yang bekerja sama tadi disebutkan tidak mengalami tunggakan,” jelasnya

Andika juga mengungkapkan, pihaknya mendapatkan penjelasan dari BPJS Kesehatan bahwa program Jamkesda yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, pesertanya tidak akan bisa dirujuk secara nasional.

“Jadi warga kita yang harus dirujuk ke Jakarta misalnya nanti, itu tidak bisa kalau Cuma pakai Jamkesda kita yang tanpa kerja sama dengan JKN,” ungkapnya.

Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Banten, Kalbar dan Lampung, Benjamin Saut PS mengatakan, penerapan program berobat gratis dengan KTP sebagai program Jamkesda dapat berbenturan dengan program JKN yang dikelola BPJS.

“Salah satu hal yang berpotensi terjadi jika Jamkesda tidak terintegrasi dengan JKN adalah tumpang tindih program. Belum lagi ini melanggar UU juga,” pungkasnya. [hms]

Halaman:

Editor: Mulyadi

Tags

Terkini

X