• Jumat, 17 September 2021

Ketua Dewan Setuju Soal Reklamasi di Perairan Banten, Asal...

- Rabu, 18 Oktober 2017 | 07:48 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Asep Rahmatullah. (Dok NEWSmedia)
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Asep Rahmatullah. (Dok NEWSmedia)

SERANG, [NEWSmedia] - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Asep Rahmatullah mengungkapkan, dirinya setuju dengan rencana pengerukan pasir di perairan Banten untuk reklamasi 17 Pulau di Jakarta.

Yang penting, menurut Asep, perusahaan yang melakukan izin pengerukan di perairan Banten tersebut tidak melanggar aturan dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar.

"Pada prinsipnya, siapapun yang mengajukan permohonan ijin eksplorasi dan eksploitasi kan melalui tahapan, artinya selama perusahaan itu sudah memenuhi syarat dan tidak ada aturan yang dilanggar dari sisi mana kita melarang itu, selama itu memenuhi kriteria dan sesuai dengan peraturan yang di tetapkan, ya sah sah saja," kata Asep saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/10/2017).

Meski demikian, Pemrov Banten belum bisa memberikan izin terkait hal tersebut, lantaran pihaknya belum mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

"Perda tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum dibahas antara eksekutif dan legislatif, artinya selama memang sudah dipenuhi dan tidak melabrak aturan, ya saya rasa tidak ada kewenangan untuk dilarang," jelasnya.

BACA JUGA: Soal Reklamasi di Perairan Banten, Wagub Andika: Saya Tidak Setuju!

Ia mengungkapkan, ada beberapa keuntungan yang akan didapatkan oleh masyarakat Banten apabila pemerintah memberikan izin terhadap pengerukan pasir, salah satunya dari pihak perijinan dan pajak hasil pasir tersebut.

"Itu diluar CSR, artinya tinggal dibuat regulasinya, silahkan pemanfaatan ini jadi keuntungan buat masyarakat Banten, misalnya CSR nya buat bangun jalan, sekolah, ruang terbuka hijau, agar masyarakat juga merasakan manfaatnya," ungkapnya.

Meski ada beberapa masyarakat yang menolak, Ia menilai, hal itu terjadi karena kurang adanya pemahaman secara komprehensif dari masyarakat terkait hal tersebut.

Halaman:

Editor: Mulyadi

Tags

Terkini

Cara Mengangganti STNK yang Rusak dan Prosedurnya

Jumat, 17 September 2021 | 06:54 WIB
X