• Kamis, 8 Desember 2022

Inpres 7 Tahun 2022 Tentang Mobil Listrik, Wakil Ketua DPRD Banten Yakin Dewan Menolak, Ini Alasannya

- Kamis, 29 September 2022 | 15:38 WIB
Wakil Ketua DPRD Banten, M. Nawa Said saat Diskusi Kamisan di Sekretariat Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, Kamis 29 September 2022.
Wakil Ketua DPRD Banten, M. Nawa Said saat Diskusi Kamisan di Sekretariat Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, Kamis 29 September 2022.

NEWSmedia - Presiden Jokowi telah menandatangani Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/ atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Inpres Nomor 7 Tahun 2022 yang ditandatangani pada 13 September 2022 itu disusun dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, M. Nawa Said yakin anggota DPRD Provinsi Banten akan menolak rencana mobil listrik untuk kendaraan dinas pemerintah.

Baca Juga: Pria yang Tak Lulus Kuliah Berhasil Memotivasi Anak Muda untuk Belajar, Dapat Uang hingga Belasan Juta Rupiah

Menurut Cak Nawa - panggilan akrab M. Nawa Siad - penolakan tersebut tidak lepas dari kemampuan anggaran DPRD dan Pemprov Banten.

"Saya yakin DPRD akan menolak, karena fiskal DPR dan Pemrov tidak memungkinan," kata Cak Nawa saat Diskusi Kamisan di Sekretariat Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, Kamis 29 September 2022.

Meski demikian, Cak Nawa mengungkapkan bahwa dirinya bukan menyoroti soal sepakat atau tidak sepakat terkait mobil listrik tersebut.

Baca Juga: Contoh Surat Lamaran PLD 2022, Bisa Dijadikan Format DOC dan PDF, Yuk Ikut Jadi Pendamping Desa!

Namun, dirinya lebih memikirkan pada hal-hal yang lebih penting dan yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat Banten.

"Contoh, dulu ada peraturan untuk membuat Stadion Internasional di Banten, beberapa kali saya bilang batalkan, karena saya anggap belum urgent, dan setelah jadi, betul kan, hanya jadi beban Pemda untuk mengurusi, ini kan persoalan," terangnya.

Halaman:

Editor: Ahmad Hipni

Tags

Artikel Terkait

Terkini