Bangun Ibu Kota Baru, Pemerintah Pastikan Badan Usaha Balik Modal

- Rabu, 28 Agustus 2019 | 12:07 WIB
Foto ilustrasi.*
Foto ilustrasi.*

[NEWSmedia] - Pemerintah bakal menggunakan seminimal mungkin anggaran dari APBN untuk pembangunan ibu kota baru. Untuk itu, pemerintah mengajak keterlibatan badan usaha (BU) dalam pembangunan ibu kota dalam skema KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha).

Pemerintah tentu mesti memikirkan bagaimana caranya agar Badan Usaha yang sudah berinvestasi dapat balik modal yang sudah dikeluarkan dalam proyek pembangunan ibu kota baru.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan salah satu skema kerja sama yang bakal digunakan adalah availability payment.

"Namanya availability payment," kata dia, saat ditemui, di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (27/8).

Dalam skema itu, jelas Bambang, badan usaha akan membangun gedung. Nantinya pemerintah akan membayar fee kepada badan usaha tersebut dalam kurun waktu tertentu.

Dia mencontohkan, misalnya badan usaha membangun dan mengelola gedung dengan masa konsesi selama 20 tahun. Dalam kurun waktu 20 tahun itu pemerintah akan membayar fee kepada badan usaha.

"Jadi swastanya yang mengelola misalnya gedungnya, selama 20 tahun dan dalam 20 tahun itu pemerintahan membayar fee dari pemakaian gedung itu," ungkapnya.

Setelah masa konsesi selesai, maka gedung tersebut menjadi milik pemerintah. "Sampai nanti gedung itu menjadi milik pemerintah sepenuhnya," tandasnya.

Pemerintah sudah menyiapkan lahan seluas 180 ribu hektare (Ha) untuk lokasi pemindahan ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur. Luas lahan tersebut terbagi menjadi dua, sebagian berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian lagi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Halaman:

Editor: Muhammad Adi

Tags

Terkini