• Senin, 5 Desember 2022

Polemik Wakil Panglima TNI, Hidup Lagi Usai 20 Tahun Mati

- Jumat, 8 November 2019 | 15:38 WIB
Foto ilustrasi.*
Foto ilustrasi.*

Sementara Moeldoko memastikan tak akan ada dualisme di tubuh TNI. Menurutnya, keputusan Jokowi menghidupkan lagi jabatan Wakil Panglima TNI bukan untuk mengakomodir para perwira tinggi, baik itu Angkatan Laut, Udara, dan Darat.

"Di tentara enggak ada dualism. Kalau enggak beres, tetap yang salah di bawah. Apalagi kalau tentara dikatakan insubkoordinasi, pidana, dikatakan tidak loyal, mati itu kariernya," kata Moeldoko.

Keputusan untuk menghidupkan kembali posisi tersebut bukan berarti mulus, namun ada pihak yang mempertanyakannya, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai politik yang mengklaim tetap berada di barisan oposisi itu mempertanyakan wacana perampingan birokrasi yang dilontarkan ketika pelantikannya sebagai Presiden.

“Yang menjadi pertanyaan publik kemudian adalah kenapa justru Presiden membuat jabatan politik menjadi gemuk,” kata Sukamta, Kamis 7 November 2019.

Perpres yang dikeluarkan pun dinilai bertentangan dengan Undang-Undang TNI. Menurutnya, dalam UU TNI tidak ada jabatan Wakil Panglima, sehingga Jokowi tak boleh mengeluarkan Perpres yang bertentangan dengan UU TNI dan UUD 1945.

“Saya tidak tahu apakah Presiden menggunakan rujukan lain atau apa, karena dalam tata aturan perundangan Perpres tidak boleh bertentangan dengan UU dan UU tak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Prinsip tersebut berlaku umum,” ujarnya.

Di sisi lain, Mardani justru khawatir apabila adanya penambahan kursi nomor dua di lingkungan TNI itu nantinya akan mubazir dalam menjalankan tugasnya."Saya khawatir Wakil Panglima tidak punya tupoksi yang jelas. Jika semata memberi posisi itu bukan langkah yang bijak saat negara sedang melaksanakan reformasi birokrasi," kata Mardani.Senada diungkapkan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang justru khawatir apabila adanya penambahan kursi nomor dua di lingkungan TNI itu nantinya akan mubazir dalam menjalankan tugasnya. "Saya khawatir Wakil Panglima tidak punya tupoksi yang jelas. Jika semata memberi posisi itu bukan langkah yang bijak saat negara sedang melaksanakan reformasi birokrasi," kata Mardani.

Lain hal dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang menyatakan kalau itu sudah menjadi hak prerogatif presiden. "Itu sepenuhnya hak prerogatif presiden," singkat Prabowo di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Menteng, Jakarta Pusat.

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid pun menilai wajar dihidupkannya lagi jabatan Wakil Panglima bila melihat semakin banyaknya tugas di lingkungan strategis. TNI mempunyai tiga matra dan personel yang begitu besar, maka wajar jika jabatan Wakil Panglima TNI dihidupkan kembali dan bisa mengisi kekosongan saat Panglima berhalangan.

“Perkembangan lingkungan strategis yang dinamis, maka diperlukan dukungan organisasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TNI. TNI memiliki 3 matra, darat, laut dan udara,” kata Meutya, Kamis 7 November 2019.

Halaman:

Editor: Muhammad Adi

Tags

Terkini