• Selasa, 27 September 2022

Polisi Patroli Siber Hoaks RUU Cipta Kerja

- Rabu, 7 Oktober 2020 | 14:18 WIB
Foto Ilustrasi.*
Foto Ilustrasi.*

[NEWSmedia] - Kadiv Humas Polri Irjen Raden  - Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono menyampaikan, pihaknya berupaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam situasi terjadinya unjuk rasa menentang ahan RUU Cipta Kerja di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19.

Salah satunya dengan secara masif meluruskan berbagai berita bohong alias hoaks terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang telah disetujui DPR menjadi undang-undang.

"Polisi berbuat baik menyampaikan ke publik agar waspada dengan hoaks," tutur Argo saat dikonfirmasi, Rabu (7/10/2020).

Argo menegaskan, mengantisipasi penyebaran hoaks di masyarakat juga menjadi tugas pihak kepolisian. Untuk itu, patroli siber pun dilakukan, termasuk meluruskan hoaks lewat sosial media juga.

"Itulah bagian dari tugas preemtif polisi," jelas dia.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan surat Telegram Rahasia (TR) STR/645/X/PAM.3.2./2020 per tanggal 2 Oktober 2020 tentang antisipasi unjuk rasa dan mogok kerja kelompok buruh pada 6 Oktober sampai dengan 8 Oktober 2020, terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law atau Cipta Lapangan Kerja.

Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, telegram itu keluar demi menjaga keselamatan rakyat di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19. Unjuk rasa tersebut akan berdampak pada faktor kesehatan, perekonomian, moral, dan hukum di tatanan masyarakat.

"Sebagaimana pernah disampaikan Pak Kapolri Jenderal Idham Azis, di tengah Pandemi Covid-19 ini keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi atau Salus Populi Suprema Lex Esto," tutur Argo dalam keterangannya, Selasa 6 Oktober 2020.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui sosial media. Dalam poin kelima, petugas diminta melakukan patroli siber di medsos dan perusahaan media untuk membangun opini publik yang tidak setuju dengan unjuk rasa di tengah pandemi. Poin keenam, petugas diminta melakukan kontra narasi isu yang mendiskreditkan pemerintah.

Halaman:

Editor: Muhammad Adi

Tags

Terkini