• Sabtu, 4 Desember 2021

Pemprov Banten Raih Kategori Informatif 2020

- Kamis, 10 Desember 2020 | 14:17 WIB

SERANG, [NEWSmedia] - Pemerintah Provinsi Banten meraih Kategori Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Tahun 2020.

Anugerah diterima oleh Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) yang diserahkan secara virtual oleh Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin pada Rabu, (25/11/2020) lalu.

Gubernur Banten, Wahidin Halim menyatakan, Pemprov Banten sudah mendapatkan kategori informatif dari Komisi Informasi Pusat, adalah puncak dari peraihan keterbukaan informasi untuk Pemprov Banten yang terus meningkat setiap tahunnya.

Dari tahun 2017 yang Kurang Informatif, Cukup Informatif, Menuju Informatif (2019) hingga tahun 2020 ini menjadi Badan Publik Informatif. 

"Saya apresiasi kerja keras PPID Utama Pemprov Banten yang sudah memberikan keterbukaan informasi dan masyarakat bisa menilainya sendiri," ungkap Wahidin Halim.

Dalam prakteknya, Badan Publik yang Informatif ini akan banyak dirasakan masyarakat dimana kemudahan akses mendapatkan informasi yang dibutuhkan akan lebih mudah, dan saat ini Pemprov Banten juga terus mendorong dengan memberikan dukungan keterbukaan informasi publik ini sehingga masyarakat dapat memanfaatkan haknya untuk mendapatkan informasi.

Hal ini sejalan dengan arahan dari  Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin yang mengapresiasi badan publik yang telah memberikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat untuk mengakses informasi dan memberikan pesan agar terus mempertahankan pelayanan informasi publik dengan keterbukaan karena hal merupakan perlindungan hak bagi masyarakat terhadap informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM).

Keterbukaan infomasi publik turut mendorong partisipasi masyarakat. Sehingga di era revolusi industri 4.0 perlu direspon badan publik dengan memberikan informasi yang informatif.

Dalam laporannya, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana mengungkapakn, pada tahun ini Komisi Informasi Pusat melakukan monitoring dan memberikan kuesioner kepada 348 lembaga publik.

Halaman:

Editor: Muhammad Adi

Tags

Terkini

X