• Jumat, 17 September 2021

Pengamat Siber Ungkap Keadilan Bila Revisi UU ITE Dilakukan

- Kamis, 18 Februari 2021 | 09:58 WIB
Foto ilustrasi.*
Foto ilustrasi.*

[NEWSmedia] - Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kian mendapat sorotan belakangan, karena dinilai sering memakan korban yang cenderung tidak memberikan keadilan. Pengamat keamanan siber menilai revisi UU ITE adalah sebuah keniscayaan.

UU ITE, terutama Pasal 27 ayat (3) dan juga Pasal 28 ayat yang mana dikenal sebagai pasal karet acapkali digunakan untuk memidanakan korban, seperti penyampaian kritik.

Pakar keamanan siber Pratama Persadha mendukung sikap Presiden Joko Widodo untuk merevisi pasal karet di UU ITE. Menurutnya, pasal di KUHP sudah cukup untuk urusan pencemaran nama baik.

"UU ITE ini memang sudah banyak dikeluhkan, terutama akhir-akhir ini digunakan untuk pelaporan banyak pihak. Tentunya kepolisian juga mendapatkan tekanan dari masyarakat, karena masing-masing pihak ingin laporannya dan pihak terlapor segera di proses," jelasnya.

Pratama yang juga Chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) ini menjelaskan, misalnya dalam beberapa kasus hoax, yang ditangkap adalah pihak-pihak yang menyebarkan saja, yang bisa dibilang mereka ini juga korban karena terhasut dan tidak tahu konten yang diposting adalah hoax.

"Kita ingin UU ITE ini mendorong aparat untuk mengusut dan menangkap aktor intelektual. Memang dalam penyebaran sebuah konten hoax ada saja masyarakat yang menjadi tersangka karena ikut menyebarkan meski tidak tahu dan bukan bagian dari tim hoax," ucapnya.

"Namun ini kan sebenarnya mudah saja dibuktikan bahwa mereka ini bertindak sebagai korban, bukan bagian dari tim produksi dan penyebar. Inilah salah satu ketakutan masyarakat," kata Pratama menambahkan.

Pratama juga menegaskan apalagi edukasi anti hoax di masyarakat ini hampir tidak ada. Jadi masyarakat ini kesannya diancam tapi tidak diberikan bekal.

"Bukan berarti pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 misalnya dihapus atau direvisi, lalu hoax bisa bebas tanpa hukuman. Ada pasal lain tentang pencemaran nama baik dan penghasutan di KUHP yang bisa digunakan. Tindakannya sama, hanya ini dilakukan di wilayah siber," jelas pria asal Cepu ini.

Halaman:

Editor: Muhammad Adi

Tags

Terkini

Cara Mengganti STNK yang Rusak dan Prosedurnya

Jumat, 17 September 2021 | 06:54 WIB
X