• Selasa, 28 September 2021

Ansor Dorong Pemprov dan DPRD Banten Terbitkan Perda Pondok Pesantren

- Selasa, 23 Februari 2021 | 22:24 WIB
Ketua GP Ansor Banten, Ahmad Nuri.*
Ketua GP Ansor Banten, Ahmad Nuri.*

SERANG [NEWSmedia] - Untuk menciptakan santri yang mandiri, Ketua GP Ansor Provinsi Banten, Ahmad Nuri mendorong agar Pemrov dan DPRD Provinsi Banten segera merampungkan Perda tentang Pondok Pesantren.

Hal itu sebagai bentuk turunan dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren yang telah diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2019.

"Pertama, Perda itu natinya bisa digunakan untuk memetakan kembali pondok-pondok pesantren yang ada di Banten yang jumlahnya cukup banyak ini," kata Nuri setelah acara Rakorwil di Sekretariat GP Ansor Banten di Kota Serang, Selasa (23/2/2021).

Yang kedua, lanjut Nuri, Perda tentang Pondok Pesantren juga bisa digunakan untuk membangun dan mensuport Pondok Pesantren agar lebih mandiri dan lebih mengembangkan kawah candra di muka dalam konteks keislamannya.

"Kemandirian itu posisinya kesejahteraan juga, negara harus tampil. Jadi tidak ada lagi kedepan, alumni pondok pesantren yang dibedakan dengan pendidikan formal, sama semuanya," ucapnya.

Yang ketiga, Peda tentang Pondok Pesantren bisa digunakan untuk memetakan sejauh mana Pondok Pesantren sebagai reproduksi kader Islam yang rahmah, bukan Islam yang marah

"Perda itu nantinya akan menciptakan generasi santri yang melek politik dan santri yang kuat kebangsaannya," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid mengatakan, pihaknya berharap kepada Pemerintah tingkat dua, tingkat proinsi hingga tingkat pusat untuk segera merampungkan aturan turunan dari UU tersebut.

"Saya berharap kepada Pemda, baik di tingkat dua dan di tingkat provinsi termasuk juga pusat, karena memang Peraturan Pemerintah yang mejadi mandataris dari UU Pesantren juga memang belum selesai, makanya di Perda pun akhirnya mandeg," kata Jazil di Kota Serang.

Halaman:

Editor: Muhammad Adi

Tags

Terkini

X