Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Desak DKPP Usut Tuntas Penyelenggara Pemilu yang Diduga Curang

NEWSmedia - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar mengusut tuntas penyelenggara Pemilu yang diduga terlibat dalam kecurangan verifikasi partai politik.

Hal tersebut setelah adanya dugaan perintah, bahkan mengarah pada intimidasi, dari KPU RI kepada penyelenggara Pemilu daerah untuk memanipulasi data saat verifikasi partai politik beberapa waktu lalu.

Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, dalam kurun waktu lebih dari satu bulan terakhir, bukti yang disampaikan perihal kecurangan Pemilu ini terbilang lengkap, mulai dari berkas administrasi, video pengakuan komisioner KPU daerah, hingga rekaman percakapan dengan substansi membenarkan praktik culas itu.

Baca Juga: Update 14 Kode Redeem Higgs Domino Hari Ini, Rabu 1 Februari 2023, Ada Hadiah Chip Gratis 30B

"Alih-alih ditindaklanjuti secara cepat, Bawaslu seolah mendiamkan hal ini. Begitu pula DKPP yang terbukti lambat menangani pelanggaran etik Komisioner dan personel Sekretariat KPU daerah dan tingkat pusat," tulis press release Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang diterima NEWSmedia pada Rabu, 1 Februari 2023.

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menyoroti berkaitan dengan isi video percakapan yang ramai diperbincangkan dan diduga melibatkan penyelenggara Pemilu di Sulawesi Utara.

Dalam pembicaraan itu, terdengar dengan jelas kalimat: "Bukan hanya kami yang telepon, tapi langsung KPU RI, dan yang terakhir eksekusi adalah Istana".

Baca Juga: Ramalan Shio Hari Ini Rabu 1 Februari 2023: Simak Keberuntungan untuk Shio Kelinci dan Shio Babi

"Maka dari itu, bukti rekaman tersebut harus dijadikan petunjuk oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mendalami dan mengusutnya secara tuntas," ujarnya.

Atas dasar itu, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih juga mendesak pihak Istana untuk memberikan penjelasan mengenai dugaan keterlibatan dalam proses kecurangan verifikasi partai politik.

"Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjadikan bukti rekaman di dalam video percakapan Kumparan sebagai petunjuk untuk mendalami pelanggaran etik penyelenggara Pemilu daerah dan pusat," ucapnya.

Baca Juga: Info Lowongan Kerja Terbaru 2023 di PT Mayora Indah Tbk, Ini 9 Posisi yang Dibutuhkan, Berikut Kualifikasinya

Selain itu, KPU RI juga diminta untuk bisa menjamin rekrutmen penyelenggara Pemilu daerah dilakukan secara transparan, akuntabel dan objektif.

"KPU RI tidak boleh meloloskan penyelenggara Pemilu yang disinyalir berbuat curang dalam proses verifikasi partai politik," pungkasnya.

Untuk diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih terdiri dari ICW, Perludem, CALS, KOPEL, NETGRIT, PSHK,AMAR Law Firm & Public Interest Law Office, FIK-Ornop,Themis Indonesia Law Firm, PUSaKO FH UNAND, PublicVirtue Institute dan change.org.***