• Rabu, 8 Desember 2021

Pelantikan Ratusan Pejabat Pemprov Banten Dinilai Cacat Hukum

- Kamis, 12 Agustus 2021 | 19:39 WIB
Direktur Eksekutif ALIPP Uday Suhada (kedua dari kiri) dalam acara bedah buku bersama Kajati Banten yang digelar di Sekretariat Pokja Wartawan Harian Provinsi Banten, Kamis 12 Agustus 2021  (NEWSmedia)
Direktur Eksekutif ALIPP Uday Suhada (kedua dari kiri) dalam acara bedah buku bersama Kajati Banten yang digelar di Sekretariat Pokja Wartawan Harian Provinsi Banten, Kamis 12 Agustus 2021 (NEWSmedia)

NEWSmedia – Sebanyak 128 orang ASN yang dilantik oleh Gubernur Banten Wahidin Halim pada, Senin 9 Agutus 2021 lalu dinilai cacat hukum. Pasalnya pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Banten tidak mempedomani aturan yg berlaku.

“Dari 128 orang ASN itu, hanya 2 orang yang dianggap sah secara peraturan perundang-undangan. Selebihnya 126 orang ASN yg dilantik itu cacat hukum, melawan hukum, mengabaikan aturan, penyalahgunaan kewenangan atau jabatan dan syarat kepentingan,” beber Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada kepada NEWSmedia, Kamis 12 Agustus 2021.

Menurut Uday Suhada janji politik Gubernur Banten Wahidin Halim untuk melakukan reformasi birokrasi terbukti hanya bualan belaka. Hal ini terlihat dari kacaunya rotasi dan pengisian jabatan di berbagai dinas instansi.

Baca Juga: Pekan Depan, 624 Sekolah di Kabupaten Serang Akan Melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka

“Pelantikan yang dilakukan beberapa waktu terakhir ini nampak sangat sekehendak hati, tanpa memperhatikan aspek kompetensi, regulasi dan ketelitian,” tandas Uday.

Uday membeberkan aturan yang tidak dipedomani dalam pelaksanaan pelantikan itu. Yakni Pasal 57 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN sebagaimana telah diubah dgn PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.

Menurutnya, terkait dengan Pasal 57 ini tidak didukung dengan bukti, undangan pelantikan kepada masing masing pejabat yang dilantik, dokumentasi jika itu melalui virtuil / zoom, adanya sumpah jabatan bagi 126 orang ASN, dokumen aturan khusus melakukan pelantikan jabatan di saat pandemi Covid-19. “Khususnya di saat sekarang ini masa PPKM. Atau paling tidak mendapatkan rekomendasi dari KASN,” jelasnya.

Baca Juga: Dikritik Menghapus Data Kematian Covid19, Jubir Luhut Angkat Bicara

Hal lainnya yang juga dipertanyakan adalah, dokumen hasil pembahasan BAPERJAKAT, adanya unsur pemaksaan terhadap penandatangan berita acara oleh saksi, unsur pemaksaan terhadap penandatangan pernyataan pelantikan oleh 126 orang ASN yg dilantik.

“Tidak dipublikasikan, malahan dianggap rahasia. Ada juga ASN yang dilantik dan dipromosikan menjadi pejabat Eselon III di Kesbangpol baru selesai menjalani hukuman disiplin pegawai dengan golongan III.d. Yang bersangkutan ini membawahi stafnya yang bergolongan IV.a,” ungkapnya.

Halaman:

Editor: Adam Adhary Abimanyu

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X