• Rabu, 1 Desember 2021

Dinilai Cacat Hukum, Kepala BKD Banten Nyatakan Pelantikan Ratusan Pejabat Sudah Sesuai Pedoman

- Kamis, 12 Agustus 2021 | 22:21 WIB
Kepala BKD Banten Komarudin
Kepala BKD Banten Komarudin

NEWSmedia -  Pelantikan ratusan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Banten yang menuai kritik ditanggapi langsung oleh Kepala BKD Banten, Komarudin. Dia menegaskan bahwa pelantikan ratusan pejabat secara virtual sudah sesuai prosedur. 

Menurut Komarudin sistem Kerja ASN Provinsi Banten berdasarkan Instruksi Nomor 27 Tahun 2021 tentang PPKM. Dalam aturan itu ada ketentuan ASN ditetapkan bekerja di rumah atau WFH (Work From Home) kecuali Organisasi Perangkat Daerah yang sifat kerjanya kritikal yaitu perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan penanggulangan pandemi Covid19.

Pelantikan dilakukan, jelas Komarudin, dalam rangka mengisi beberapa jabatan administrasi yang kosong di Lingkungan Pemprov Banten untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan. Dalam situasi penerapan PPKM maka dilakukan pelantikan terhadap 143 pejabat administrasi (administrator dan pengawas).

Baca Juga: Dikritik Menghapus Data Kematian Covid19, Jubir Luhut Angkat Bicara

“Bukan 128 orang sebagaimana yang disampaikan beberapa pihak. Sesuai dengan hal tersebut, maka pelantikan pejabat administrasi pada tanggal 9 Agustus 2021 dilaksanakan sepenuhnya menerapkan protokol kesehatan,” jelas Komarudin kepada NEWSmedia, Kamis 12 Agustus 2021.

Dikatakan Komarudin, berdasarkan pedoman yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), pelantikan pejabat pemerintahan selama penerapan PPKM dapat dilaksanakan secara virtual dan hanya dihadiri oleh perwakilan dari pejabat yang dilantik.

Terkait rekomendasi KASN, kata Komarudin, pengangkatan dan pemberhentian pejabat administrasi berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana yang telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Gubernur. “Sehingga tidak perlu rekomendasi dari KASN,” ujarnya.

Baca Juga: Ini Anggaran-anggaran Anggota Dewan di Provinsi Banten yang Melukai Hati Rakyat  

Tentang pengangkatan pejabat fungsional ke dalam pejabat struktural, Komarudin menjelaskan, diperbolehkan sepanjang jabatan strukturalnya serumpun dengan jabatan fungsional sebagaimana yang terjadi di Dinas Tenaga Kerja, yaitu instruktur di BLKI menjadi Kepala UPTD Tenaga Kerja.

Soal adanya ASN yang telah mendapatkan hukuman disiplin, ujar Komarudin, diperbolehkan sepanjang pegawai tersebut telah selesai masa hukuman disiplinnya.

Halaman:

Editor: Adam Adhary Abimanyu

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X