• Selasa, 28 September 2021

Forum Honorer K1 Banten Minta Rano Karno Contoh Gubernur Papua Barat

- Selasa, 30 Agustus 2016 | 11:26 WIB
Baliho yang dibuat Forum Honorer K1 Banten yang dipasang di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten pada April lalu.*
Baliho yang dibuat Forum Honorer K1 Banten yang dipasang di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten pada April lalu.*

SERANG, [NEWSmedia] – Pada akhir April 2016, sejumlah baliho berukuran besar dan puluhan spanduk yang dibuat Forum Honorer Kategori Satu (K1) Pemerintah Provinsi Banten terpasang di beberapa titik di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Media komunikasi itu berisi aspirasi para tenaga kerja honorer K1 agar segera diangkat menjadi PNS.

Aksi itu bertujuan untuk mendorong Gubernur Banten, Rano Karno agar mau memperjuangkan nasib para honorer K1 yang sudah harus diangkat menjadi PNS. Ketika itu, Rano diminta untuk menemui dan menagih janji Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat itu, Yuddy Chrisnandi, untuk menyelesaikan pengangkatan honorer K1 Pemprov Banten menjadi CPNS pada tahun ini juga.

Namun sampai sekarang nasib para pegawai honorer yang sudah bekerja puluhan tahun di lingkungan Pemprovi Banten, belum juga ada kejelasan. Padahal beberapa hari setelah para tenaga kerja honorer tersebut melakukan aksi, terdapat salah seorang pejabat utusan Gubernur Banten, Rano Karno yang menemui Forum Honorer K1 dan menyampaikan janji Rano Karno untuk memperjuangkan hak para pegawai honorer tersebut.

Forum Honorer K1 Pemprov Banten pun sudah sepakat untuk melakukan berbagai langkah agar honorer K1 diangkat menjadi CPNS pada 2016. Namun, mereka menyadari, perjuangan tersebut tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh gubernur.

Atas dasar itu, pekan ini Forum Honorer K1 Pemprov Banten kembali melakukan pertemuan. Hasilnya, mendesak Rano Karno untuk memperjuangkan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Bahkan Ketua Forum Tenaga Honorer K1 Pemprov Banten Endang Suherman meminta Gubernur Rano Karno  untuk mencontoh langkah Gubernur Papua Barat, Abraham O Atururi yang datang langsung menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperjuangkan nasib para tenaga kerja honorer yang sudah puluhan tahun belum diangkat PNS tersebut.

Langkah yang ditempuh Gubernur Papua Barat tersebut membuahkan hasil, sehingga Presiden Jokowi menyetujui pengangkatan sebanyak 1.283 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menjadi PNS.

“Kami ingin mengingatkan kembali, bahwa  pengangkatan tenaga honorer K1 jadi PNS adalah hak  kami dan kewajiban pemerintah.  Baik Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB)  maupun Pemprov Banten, memiliki kewajiban mengupayakan percepatan pengangkatan tenaga honorer K1 menjadi PNS,” kata Endang, Senin (29/8/2016) malam.

Ia mengatakan, berdasarkan validasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, ada sebanyak 359 tenaga honorer K1 di lingkungan Pemprov Banten yang masih aktif dan memiliki hak untuk diangkat menjadi PNS.

Halaman:

Editor: NEWSmedia

Tags

Terkini

X