• Selasa, 4 Oktober 2022

Ini Jawaban Plt Gubernur Banten Soal Tuntutan Kenaikan UMK 2017

- Senin, 28 November 2016 | 15:45 WIB
Audiensi perwakilan buruh dengan Plt Gubernur Banten Nata Irawan di ruang rapat Pendopo KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (28/11/201).*
Audiensi perwakilan buruh dengan Plt Gubernur Banten Nata Irawan di ruang rapat Pendopo KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (28/11/201).*

SERANG, [NEWSmedia] - Perwakilan serikat buruh kota/kabupaten se-Provinsi Banten akhirnya bertemu dengan Plt Gubernur Banten, Nata Irawan. Pertemuan itu membahas soal penetepan besaran upah untuk 2017.

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten, Ahmad Saukani meminta kepada Plt Gubernur Banten Nata Irawan agar merevisi Surat Keputusan Nomor : 561/Kep.553-Huk/2016 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten Tahun 2017 yang sudah ditanda tangani tertanggal 23 November 2016.

"Kami ingin Plt Gubernur merujuk pada rekomendasi wali kota/bupati di masing-masing daerah," kata Saukani dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat kantor Gubernur Banten, Senin (28/21/2016).

Saukani menegaskan rekomendasi dari kabupaten/kota terkait besaran upah itu hasil dari ketetapan yang dibuat pemerintah kabupaten/kota, melibatkan akademisi dan dewan pengupahan.

"Mereka yang sudah merekomendasi di daerah itu tidak asal tandatangan saja. Semua merujuk pada UU tentang Pengupahan pastinya," tukasnya.

Simak: Besaran UMK 2017 Ditolak Buruh Banten, Ini Daftarnya

Sementara itu, Plt Gubernur Banten Nata Irawan menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadirannya selama buruh menggelar unjuk rasa, sehingga baru bisa bertemu hari ini.

"Kemarin saya bukan tidak mau ketemu, tapi karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan," kata Nata yang didampingi Kepala Disnakertrans Banten, Alhamidi.

Nata menjelaskan penetapan besaran UMK 2017 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015. Hal itu tidak hanya diberlakukan di Banten, melainkan secara nasional.

Halaman:

Editor: Muhammad Adi

Tags

Terkini

ICMI Banten Ajak Kawal Pemilu 2024 Agar Jurdil

Jumat, 30 September 2022 | 07:44 WIB