• Selasa, 7 Desember 2021

JPPI Masih Menemukan Penolakan Siswa Miskin dan Pungli di PPDB 2017

- Kamis, 6 Juli 2017 | 20:15 WIB
ilustrasi.*
ilustrasi.*

JAKARTA, [NEWSmedia] - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendapatkan pengaduan dari masyarakat terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017, sebanyak 41 persen masyarakat yang melaporkan bermasalah dengan sistem zonasi yang diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Laporan soal sistem zonasi ini menjadi yang terbesar karena banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Oleh sebab itu, banyak yang ditolak di sekolah negeri atau favorit karena sistem ini.

"Kebijakan soal zonasi ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat sehingga mereka terkena dampak secara langsung. Ada beragam alasan bagi mereka yang terkena sistem ini," jelas JPPI lewat keterangan tertulis yang diterima, Kamis (6/7/2017).

Di antara alasan yang disampaikan di antaranya ialah nama anak belum masuk kartu keluarga (KK), tinggal di kecamatan atau kabupaten sebelah mengikuti orang tua kerja, ikut keluarga merantau, dan pisah dengan orang tua dan tinggal bersama sanak saudara.

Selain itu, ada juga alasan tidak mau pilih sekolah sesuai zonasi karena minimnya infrastruktur dan ketersediaan tenaga guru yang berkualitas. Kasus ini masuk ke JPPI dari daerah Nunukan, Bali, Aceh, dan Kota Tangerang. 

Atas laporan ini, JPPI merekomendasikan peninjauan ulang kebijakan sistem zonasi dalam PPDB. Selain itu, sosialisasi sistem mesti disampaikan dari jauh-jauh hari.

"Sistem zonasi perlu ditinjau ulang sebab banyak memakan korban, hanya gara-gara ketidaklengkapan administratif. Perlu ada sosialisasi jauh-jauh hari supaya calon peserta didik menyiapkan segala keperluan administratif. Juga, sistem ini dinilai menimbulkan masalah karena kualitas sekolah dan SDM-nya belum merata," katanya.

Laporan terbanyak kedua ialah soal adanya sekolah swasta atau negeri yang menolak siswa miskin. Banyak sekolah yang menolak siswa yang tergolong rawan melanjutkan pendidikan (RMP) banyak yang ditolak dengan alasan kuota sudah penuh.

"Ini harusnya tidak boleh terjadi, karena batas kuota di Permendikbud No.17/2017 adalah minimal 20 persen. Jadi, bisa lebih banyak dari 20 persen. Harusnya bisa ditambah. Karena mereka adalah kelompok rentan putus sekolah," tulisnya.

Halaman:

Editor: Mulyadi

Tags

Terkini

X